Ketua DPR RI Minta Pemerintah Beri Santunan untuk Petugas Pemilu yang Meninggal

Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 54 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan 10 aparat kepolisian meninggal dunia saat mengawal hasil Pemilu Serentak 2019. Mereka meninggal akibat kelelahan atau kecelakaan lalu lintas.

Hal tersebut menimbulkan rasa duka bagi masyarakat Indonesia, termasuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bambang Soesatyo. Ia menyampaikan rasa prihatin dan belasungkawa atas meninggalnya para petugas KPPS dan aparat kepolisian.

"Kita semua berdukacita atas meninggalnya puluhan petugas Pemilu 2019. Saya sampaikan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya kepada para korban serta keluarga yang ditinggalkan. Pengorbanan mereka dalam menegakkan demokrasi di Indonesia tidak akan sia-sia," ujar Bambang di Jakarta, Senin (22/4/19).

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila tersebut meminta pemerintah memberikan santunan kepada keluarga petugas KPPS dan Polri yang meninggal. Bambang juga meminta Pemerintah Daerah juga membantu memberikan pengobatan gratis kepada para Petugas KPPS, Polri, dan TNI yang sakit saat menjalankan tugas Pemilu. Saat ini puluhan petugas KPPS terpaksa dirawat akibat sakit saat menjalankan tugas.

"Bahkan sejak awal sudah seharusnya nyawa dan kesehatan mereka diasuransikan, sehingga kehadiran negara untuk memperhatikan para petugas KPU dan Polri yang gugur di medan juang Pemilu dirasakan oleh mereka dan keluarganya. Termasuk menjamin kesehatan serta keselamatan para petugas KPPS, Polri dan TNI yang masih bertugas mengawal rekapitulasi hasil Pemilu," ucapnya.

Menurut Bambang, para petugas KPU di lapangan, mulai dari tingkat KPPS, anggota Polri, hingga TNI adalah para penjaga tegaknya tiang demokrasi. Di luar dugaan, tugas yang diemban mereka ternyata tidak semudah yang dikira.

"Sistem pemilihan yang rumit, akses medan lokasi yang tak mudah, kelelahan fisik, maupun tekanan psikis yang dialami tidak bisa dihindarkan. Tidak hanya menyita waktu, bahkan nyawapun menjadi taruhannya," kata dia.

Bambang menambahkan, penyelenggaraan Pemilu 2019 memberikan banyak catatan penting untuk dijadikan pelajaran agar Pemilu selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Misalnya, masa kampanye yang terlalu lama, sistem pemilihan yang rumit, serta tidak adanya asuransi yang melindungi petugas di lapangan.

"Berbagai catatan penting tersebut akan menjadi bahan masukan dalam rapat kerja DPR RI dengan KPU, TNI, Polri, maupun pihak pemerintah lainnya. Kita ingin agar penyelenggaraan Pemilu ke depannya berjalan lebih baik lagi, karena itu perbaikan sistem mutlak harus dilakukan. Pembenahan akan dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Terutama yang menyangkut keselamatan dan perlindungan petugas di lapangan," ujarnya.

(*)