Evaluasi Pemilu Serentak, PPP Sepakat UU Pemilu Perlu Direvisi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal itu, dilakukan meperbaiki sistem pemilu pasca Pemilu serentak 2019.

"Kami sepakat melakukan revisi UU Pemilu untuk perbaikan sistem ke depan namun tidak menabrak ketentuan hukum yang lebih tinggi," kata Baidowi pada wartawan, Rabu (24/4/2019).

Baidowi menjelaskan beberapa dasar usul revisi Undang-Undang ini di antaranya pelaksanaan Pemilu serentak 2019 merupakan perintah dari putusan Makhamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang kemudian diatur pada UU 7/2017 sehingga jika ingin mengubah sistem serentak dalam pemilu maka perlu mengubah Undang-Undangnya terlebih dahulu.

"Saat menyusun RUU Pemilu pansus sudah mendengarkan keterangan beberapa pihak termasuk penggugat untuk memastikan apa yang dimaksud serentak. Kesimpulannya bahwa pemilu serentak yang dimaksud adalah pelaksanaan pada hari dan jam yang sama," ungkapnya.

"Jika kemudian ada tafsir baru terhadap keserentakan yang dimaksud putusan MK, maka ada peluang untuk mengubahnya di RUU Pemilu," sambungnya.