Tjahjo Kumolo Puji Kecepatan Pelayanan Publik Banyuwangi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menghadiri acara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) Nasional ke-23 yang berlangsung di Stadion Diponegoro, Banyuwangi, Kamis (25/4/2019). Acara ini  dihadiri 4000 peserta, termasuk Bupati dan Gubernur se-Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi hari apresiasi daerah kabupaten, kota, dan provinsi yang meraih prestasi Satya Lencana.

Dalam pembukaannya, Tjahjo mengatakan bahwa Banyuwangi dipilih menjadi tuan rumah Peringatan Hari Otoda karena telah meraih banyak penghargaan di bidang pelayanan publik. Menurutnya, Kabupaten Banyuwangi harus menjadi contoh daerah-daerah lain terkait kecepatan pelayanan publik, apalagi sejumlah inovasi di Banyuwangi telah meraih berbagai penghargaan.

"Banyuwangi banyak inovasi sampai tingkat desa banyak penghargaan yang didapat, banyak destinasi wisata internasional, tumbuh kembang, tingkat kemiskinan (turun) dari 20 jadi 7 persen, income per kapita juga naik dengan bagus, ekonomi konsisten, tidak bangun mall-mall. Banyuwangi jadi contoh sukses untuk daerah-daerah," ucap Tjahjo.

Ia menjelaskan, saat ini kecepatan pelayanan publik menjadi target pemerintah pusat di daerah-daerah. Namun, dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, baru 50 persen yang menerapkan kecepatan inovasi pelayanan publik, seperti E-Goverment, E-Planning, jemput bola, dan pelayanan terpadu yang terkoneksi secara online.

"Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, masih banyak yang belum cepat. Kuncinya adalah kecepatan kata Bapak presiden, menyangkut pelayanan umum, inovasi, perizinan belum masuk semua. Kalau kita mau maju harus seragam dan cepat memberikan pelayanan," kata Tjahjo.

Dalam kunjungannya ke Banyuwangi, dirinya sempat mengunjungi Mal Pelayanan Publik Banyuwangi yang telah mengintegrasikan 199 layanan dalam satu gedung. Tjahjo pun mengapresiasi upaya pemanfaatan gedung yang sebelumnya tidak digunakan kemudian dioptimalkan untuk pelayanan publik.

"Perlu sebagai role model, jadi masyarakat tidak buang waktu, tidak terjebak dengan calo, hemat biaya juga satu atap, lengkap mulai kepolisian, imigrasi bikin paspor. Biasanya calo banyak banget mulai PLN, E-KTP," ujar Tjahjo.

Menurutnya, model pelayanan terpadu tersebut sangat efektif dan bisa menekan praktik calo dan pungutan liar.

"Saya mendukung bupati untuk mengoptimalkan bangunan yang tidak dipakai bisa dioptimalkan untuk melayani karena tugas fungsi pemerintah itu kan melayani, semakin cepat melayani masyarakat, tanpa dipungut biaya, kalau ada biaya harus dicantumkan, tidak ada negosiasi, tanpa ada pungutan liar yang mengganggu," ucap Tjahjo.

(*)