Sandiaga Ingin Ada Referendum soal Wacana Pemindahan Ibu Kota

Prabowo dan Sandiag Uno Usai Sambangi Rumah SBY — Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berada di dalam mobil usai pertemuan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kuningan, Jakarta, Kamis (10/1). Prabowo-Sandi melakukan pertemuan tertutup di kediaman SBY. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menanggapi wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia di luar Jawa. Sandiaga ingin hal tersebut dikaji secara komprehensif dari segala aspek. Bahkan harus dilakukan referendum dengan melibatkan seluruh rakyat Indonesia.

"Ini wacana yang sudah berulang kali disampaikan, dan menurut saya harus ada kajian yang komprehensif dan harus dilihat juga bukan hanya dari aspek tata kota, tata ruangnya, tapi juga dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik," ujar Sandiaga di Kelurahan Kayu Manis, Jakarta Timur, Selasa (30/4/2019).

Sandiaga menuturkan, wacana tersebut sudah muncul sejak era Presiden Soekarno, ibu kota akan dipindah ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Maka dari itu, perlu ada kajian mendalam. Apalagi, saat ini telah masuk revolusi industri 4.0 dengan penggunaan teknologi digital guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Jadi kalau kita memindahkan fisik ibu kota itu harus dilihat juga dari relevansinya dari segi cost, biayanya berapa, dan apakah efektif, apalagi sekarang kita sudah punya semuanya dengan layanan digital, jadi tidak dengan layanan secara fisik," tuturnya.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu berharap Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyosialisasikan kajian yang sudah ada tentang rencana pemindahan ibu kota ini kepada masyarakat.

Sandiaga sendiri telah mengamati proyek pemindahan ibu kota di sejumlah negara, seperti Malaysia, Amerika Serikat, Australia, dan Myanmar. Dari situ, pemerintah mesti mengkaji secara menyeluruh.

"Tapi ya kembali lagi, menurut saya harus dikembalikan juga ke masyarakat karena ini keputusan yang sangat strategis, jadi harus ada Referendum, kalau kita mau pindahkan ibu kota itu berapa yang setuju, berapa yang mendukung dan itu yang harus dilakukan," kata Sandiaga.

"Melibatkan masyarakat dan kepentingan masyarakat diutamakan, kepentingan strategis diutamakan, lapangan kerja tercipta, biaya hidup bisa terjangkau, ini bisa menjadi fokus kita," tambahnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Wakil Presiden Yusuf Kalla mengungkapkan beberapa syarat pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta.

2 dari 2 halaman

Sandiaga Setuju?

Namun Sandiaga belum bisa memberikan sikap tentang setuju atau tidak terhadap wacana pemindahan ibu kota negara ini. Sebab kajian yang dilakukan pemerintah belum disampaikan secara komprehensif kepada masyarakat.

"Dan menurut saya ini bukan soal Sandiaga Uno setuju atau tidak, tapi semua masyarakat harus kita ajak dalam konsesus bersama, karena ini keputusan yang selalu bersama buat bangsa kita," ucapnya memungkasi.

Rencana pemindahan ibu kota negara sendiri sudah disetujui Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi memilih ibu kota negara ditempatkan di luar Jawa demi pemerataan ekonomi.

Pemindahan ibu kota negara menelan biaya yang tidak sedikit. Ada dua skema pemindahan yang diusulkan Bappenas, yaitu skema rightsizing dan tidak. Dengan skema rightsizing, biaya yang diperlukan sekitar Rp 323 triliun dan untuk skema non-rightsizing sekitar Rp 466 triliun.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com