KSPSI: Aksi May Day Berpotensi Rusuh adalah Hoaks

20160929-Demo-Buruh-Jakarta-FF — Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan, tudingan aksi peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day berpotensi rusuh, adalah kabar bohong atau hoaks.

"Berkembangnya pesan WhatsApp berantai akhir-akhir ini soal aksi May Day yang berpotensi rusuh adalah hoaks dan tidak benar adanya," kata Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, dalam pernyataannya di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu (1/5/2019).

Ia menyebut konfederasi-konfederasi besar buruh berkomitmen untuk menjaga aksi May Day berjalan damai dan aman seperti tahun tahun sebelumnya.

Aksi-aksi buruh yang akan dilakukan dalam perayaan Hari Buruh Sedunia ini, kata Wea, akan berfokus kepada tuntutan kesejahteraan buruh Indonesia yakni revisi PP Nomor 78 soal pengupahan.

"Hal ini sudah direspon Presiden Jokowi saat menerima presiden-presiden Konfederasi Buruh Indonesia seperti Andi Gani Nena Wea, Said Iqbal, Mudofir, Ilhamsyah, Syaiful, dan Muchtar, di Istana Bogor beberapa hari yang lalu," ucap dia.

Kedua, meminta Jokowi menginstruksikan kepala Kepolisian Indonesia membentuk Unit Pidana Perburuhan untuk menegakkan hukum yang adil demi tegaknya hak-hak buruh.

"Kapolri langsung merespon sangat baik dan tepat tanggal 1 Mei akan diresmikan Unit Pidana Perburuhan. Ini sejarah luar biasa perjuangan buruh," ucap Wea.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jelang May Day atau Hari Buruh Internasional yang jatuh setiap 1 Mei, sejumlah serikat pekerja mempersiapkan diri turun ke jalan. Polri berharap, aksi buruh besok dapat berlangsung damai dan ceria tanpa adanya tindakan anarkistis.

2 dari 2 halaman

Tuntutan Tempat Penitipan Anak

Ketiga, adalah tuntutan setiap kawasan industri menyiapkan tempat penitipan anak bagi buruh wanita. Hal ini, ucap Andi, direspon positif Jokowi, yang dalam waktu dekat akan mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan kawasan-kawasan industri menyiapkan tempat penitipan anak.

"Presiden-presiden konfederasi buruh Indonesia juga sepakat membentuk tim bersama Untuk membahas tuntutan-tuntuan buruh. Kami berharap masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan WA berantai yang berisi aksi May Day berpotensi rusuh," ucap dia.

* Ikuti perkembangan Real Count Pilpres 2019 yang dihitung KPU di tautan ini