HEADLINE: Jelang Penetapan Pemenang Pilpres, Peta Koalisi Jokowi Vs Prabowo Berubah?

Liputan6.com, Jakarta - Sore itu, secangkir teh hangat menjadi saksi pertemuan Joko Widodo atau Jokowi dan putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Keduanya berbicara empat mata di ruang kerja presiden. Tak ada yang tahu apa persisnya yang mereka perbincangkan.

Pada Kamis 2 Mei 2019, Jokowi memang mengundang Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat itu ke Istana.

AHY mengaku membahas kondisi politik usai Pemilu 2019 dengan Jokowi. Dia juga menyampaikan salam hormat dari sang ayah, SBY untuk kepala negara.

Dan, tak lama kemudian, tiba-tiba "setan gundul" bikin geger Tanah Air.

Istilah itu dimunculkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat, Andi Arief di tengah isu kerenggangan Koalisi Adil Makmur Prabowo-Sandiaga menyeruak. Dia menyebut "setan gundul" ini menganggu koalisi Gerindra, Berkarya, PKS, dan PAN.

"Dalam koalisi adil makmur ada Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, Berkarya, dan rakyat. Dalam perjalanannya muncul elemen setan gundul yang tidak rasional, mendominasi dan cilakanya Pak Prabowo mensubordinasikan dirinya. Setan Gundul ini yang memasok kesesatan menang 62 persen," kata Andi dalam akun Twitternya, Senin 6 Mei 2019. 

Tak jelas, apa setan gundul yang dimaksud Andi Arief.

Sebelumnya, dua petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) terang-terangan berbelok dari kebijakan partai dan menyatakan dukungan ke Jokowi.

Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan telah menyatakan dukungannya untuk capres petahana Jokowi dalam Pilpres 2019. Begitu juga kader PAN, Bima Arya yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Bogor.

Malah, pada rapat internal bersama Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, Bara mengaku tak mendapat teguran terkait sikap politiknya. Kendati ada petisi yang menuntut dia dipecat dari PAN.

Lalu, apakah ini sinyal Demokrat dan PAN akan merapat ke kubu Jokowi?

Partai Demokrat sendiri telah menyatakan bakal mengakhiri koalisinya dengan partai pengusung pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, jika Jokowi-Ma'ruf ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh KPU.

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menegaskan, partainya memiliki kedaulatan untuk menentukan sikap politik setelah penetapan pasangan calon presiden terpilih. Bisa tetap berada di luar pemerintahan, atau berada dalam pemerintahan.

"Jadi Partai Demokrat setelah itu berdaulat dan nanti menentukan sikap politiknya, apakah berada di luar pemerintahan atau berada di dalam pemerintahan," jelasnya.

Namun, sikap itu akan dibahas majelis tinggi yang dipimpin Ketua Umum Demokrat SBY, terlebih dahulu.

Begitu juga dengan PAN. Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo mengatakan, saat ini, partainya masih setia pada Koalisi Adil Makmur. Tapi, sikap tersebut bisa saja berubah.

"PAN tetap di koalisi adil makmur. Itu keputusan Rakernas 2018, dan hanya bisa diubah melalui Rakernas. Biasanya peserta Rakernas sangat mendengarkan nasihat Pak Amien (Rais)," ujar Drajad Wibowo kepada Liputan6.com, Jakarta, Selasa 7 Mei 2019.

Kepala Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardani berpendapat, perubahan haluan koalisi merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi di Tanah Air. Terlebih, Indonesia menganut sistem pemilu presidensial yang memang memungkinkan hal itu terjadi.

"Sistem pemilu presidensial koalisinya kan koalisi cair, beda dengan negara parlementer, karena koalisinya bisa membentuk pemerintahan jadi sudah pasti ketat disiplin koalisinya. Kalau presidensial seperti di Indonesia ya untuk pencalonan saja. Jadi kalau sudah terpilih, tentu saja yang menang akan bertahan dan yang kalah bisa mencari (pilihan lain)," ujar Sri Budi ketika dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Bagai simbiosis mutualisme, perubahan haluan seperti itu perlu dilakukan. Ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk mengubah sikap politik partai.

Misalkan, untuk menjaga eksistensi partai politik, memberi "pupuk" ke sosok baru, atau mencari dukungan di parlemen.

Pada kasus Demokrat, Sri Budi menjelaskan, partai ini butuh sarana untuk membesarkan AHY. Pada Pemilu 2019, AHY sendiri tidak mencalonkan diri sebagai calon legislatif, sehingga tidak mungkin "bermain" di area itu.

Bisa saja, Demokrat menjadi partai oposisi kritis. Namun selama ini, lanjut dia, Demokrat tidak merealisasikan sikapnya sebagai oposisi sekritis Gerindra atau PKS. 

"Dalam hal ini Demokrat membutuhkan figur AHY di level nasional untuk 2024. Jadi tentu saja ruang-ruang yang bisa kemudian di mana dia bisa bermain. Kalau di eksekutif jadi menteri, tentu saja ruangnya besar. Tapi itu kan dia harus berbalik arah koalisi," tutur Sri Budi.

Kemudian muncul pertanyaan, apakah ini akan disetujui oleh struktur partai hingga tingkat paling bawah?

Sri Budi memprediksi, ada kemungkinan Demokrat mengambil sikap seperti 2014. Ada di tengah. Tidak dekat, tapi tidak jauh dari Jokowi.

Berbeda dengan Demokrat yang memiliki alasan kuat untuk berbalik arah, PAN justru berada di posisi terjepit. Pada realitanya, suara PAN merosot. Tapi, Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais tegas menyatakan akan tetap berada di koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Amien Rais memang kunci dari perubahan langkah PAN. Meski, Bara Hasibuan juga merupakan salah satu pendiri partai tersebut dan memiliki kontribusi yang tak bisa disepelekan.

"PAN tinggal menjaga seberapa Zulkifli Hasan bisa meredam Amien Rais. Karena kuncinya ada di Amien Rais. Bara Hasibuan kan termasuk pendiri PAN dan memiliki kontribusi yang tidak kecil, kalau dia dilindungi oleh Zulhas berarti kan ada perlawanan juga. Realitanya PAN kan turun dan realitanya elektabilitasnya pasti akan lebih susah ke depan," kata Sri Budi.

Sedangkan, PKS dan Gerindra memiliki posisi yang kuat serta mampu berdiri sendiri.

Berdasarkan hasil hitung sementara KPU pukul 17.15 WIB, Selasa 7 Mei 2019, PKS memperoleh 7,29 persen suara. PKS berada di posisi tujuh dari 14 parpol peserta Pemilu 2019. Gerindra sendiri sebagai pemimpin koalisi Prabowo-Sandiaga berada di posisi ketiga parpol dengan perolehan suara terbesar, yakni 11,78 persen suara.

Jokowi sendiri, kata dia, butuh dukungan di parlemen. Dengan merangkul kubu lawan, dia akan mendapat dukungan tambahan untuk merealisasikan program-programnya. Terutama yang berhubungan dengan dana. Terkait pemindahan ibu kota, misalnya.