Kapolri: Sebagian Besar Laporan Pelanggaran Pemilu Tak Masuk Tindak Pidana

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkap ada 600 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 yang diterima Bawaslu. Namun sebagian besar dari laporan itu tak masuk kategori pidana.

"Sampai Jumat 3 Mei terdapat 600 laporan ke Bawaslu. Namun di Bawaslu ada mekanisme litigasi dan nonlitigasi atau lewat jalur pidana atau nonpidana atau dengan mediasi. Dari 600 laporan itu, sebanyak 441 laporan diselesaikan lewat mekanisme nonlitigasi, bukan proses hukum karena bukan tindak pidana," jelas Tito dalam rapat dengan Komite I DPD RI, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2019).

Sementara itu, lanjut Tito, sebanyak 159 laporan dianggap pelanggaran pidana Pemilu 2019. Sejumlah laporan ini pun dilanjutkan ke proses hukum.

Dari 159 kasus itu, sebanyak 123 kasus diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan 23 laporan dihentikan atau SP3 karena tidak memenuhi unsur pidana. Sementara itu 13 laporan masih dalam proses penyidikan.

"Ada berbagai jenis variasi kasus yang terjadi mulai dari kasus pemalsuan KTP, pemalsuan surat suara, kampanye di luar jadwal, tidak menyerahkan salinan DPT ke parpol, dan tindakan-tindakan yang dianggap merugikan dan menguntungkan peserta Pemilu," jelasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: