Soal Pengawas Ucapan Tokoh, Moeldoko: Pemerintah Tak Halangi Kebebasan Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah serius ingin membentuk Tim Hukum Nasional yang bertugas untuk mengawasi ucapan tokoh-tokoh politik yang diduga melanggar hukum. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan tim tersebut tidak akan membatasi kebebasan berdemokrasi di Tanah Air.

"Tidak ada upaya pemerintah untuk menghalangi kebebasan demokrasi, tidak sama sekali," ucap Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Mantan Panglima TNI ini menjelaskan, Tim Hukum Nasional nantinya menjadi instrumen Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dalam melihat, mendengar, dan membaca pelbagai isu yang berkembang di masyarakat. Terutama ucapan tokoh berupa hasutan dan seruan makar terhadap pemerintah yang sah.

"Saya sering mengatakan bahwa sebuah negara yang memiliki demokrasi kuat seperti Indonesia kalau tidak diimbangi oleh instrumen hukum yang kuat maka ada kecenderungan anarkis," ujar dia.

Moeldoko mengatakan tujuan pembentukan Tim Hukum Nasional untuk menyeimbangkan kebebasan berdemokrasi dan penegakkan konstitusi di Indonesia. Sebagaimana yang diterapkan di Amerika Serikat, pemerintah memberikan kebebasan kepada rakyatnya namun tetap menjunjung tinggi konstitusi.

"Di Amerika itu boleh berbicara menegakkan kebebasan tetapi lihat patung liberty sebelah tangan kirinya itu memegang konstitusi yang maknanya kebebasan tanpa diimbangi oleh konstitusi maka kecenderungan itu akan anarkis," kata Moeldoko.