Jokowi: Kalteng Paling Siap Jadi Ibu Kota Baru, Tapi...

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengecek kelaikan Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai Ibu Kota. Jokowi pun menyusuri Bukit Nyuling yang berada di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019).

Jokowi berangkat ke lokasi peninjauan menggunakan helikopter kepresidenan Super Puma dari Bandar Udara Tjilik Riwut Kota Palangka Raya pada pukul 10.00 WIB. Dia mendarat di salah satu lapangan di Kabupaten Manuhing untuk kemudian melanjutkan perjalanan via darat.

Setibanya di lokasi, Jokowi langsung memperhatikan peta Bukit Nyuling dan sedikit berdiskusi dengan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran serta pejabat daerah setempat. Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sempat melihat-lihat Bukit Nyuling untuk mengecek apakah layak dijadikan ibu kota.

Usai meninjau, Jokowi mengaku jika dilihat dari sisi keluasan, Kalimantan Tengah adalah lokasi yang paling siap untuk dijadikan pusat pemerintah. Menurut dia, Kalteng siap menyediakan lahan seluas 300 hektare jika dipilih sebagai ibu kota.

"Ya tadi kan kita melihat dari atas ya. Dari udara. Kalau dari sisi keluasan, di sini mungkin paling siap. Mau minta 300 ribu hektare ya siap di sini. Kalau kurang masih tambah lagi juga siap," ujar Jokowi di lokasi.

Kendati begitu, perkara ketersediaan lahan bukan satu-satunya aspek yang dipertimbangkan pemerintah. Jokowi menegaskan masih banyak hal yang perlu dikaji lagi seperti kesiapan infrastruktur, kebencanaan, hingga kondisi sosial masyarakat.

Khusus Bukit Nyuling misalnya, Jokowi menyebutkan lokasi tersebut tidak rawan bencana. Namun di sisi lain, kawasan Bukit Nyuling masih jauh dari kesiapan infrastruktur.

"Urusan banjir mungkin di sini tidak, ya kan? Urusan gempa di sini tidak. Tapi kesiapan infrastruktur harus dimulai dari nol lagi. Ya kan?" kata dia.

Dalam kesempatan ini, Jokowi turut didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Sofyan A. Djalil.