Sudah Mulai Bekerja, Ini Daftar 24 Anggota Tim Hukum Bentukan Wiranto

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto resmi membentuk Tim Asistensi Hukum. Mereka ditugaskan untuk memberi masukan pada pemerintah, terkait berbagai kasus pelanggaran ‎hukum.

"Kita kumpulkan untuk bantu menelaah, menilai sekaligus mengevaluasi apakah aksi yang meresahkan masyarakat itu masuk kategori yang mana, pasalnya apa, lalu mau diapakan," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka, Kamis, 9 Mei 2019.

Wiranto juga menuturkan, tim yang dibentuknya itu sudah mulai bekerja dengan menggelar rapat perdana. Di dalamnya ada pakar-pakar hukum, akademisi dan aparat pemerintah.

"Kita ajak bersama untuk menelaah dan menganalisis. Agar masukan ini aparat polisi dan kejaksaan bisa bertindak. Karena masukan dari pakar hukum otomatis representasi dari masyarakat," katanya.

Lebih lanjut Wiranto juga mengatakan, tim ini juga akan menilai ucapan-ucapan di publik yang dianggap meresahkan usai Pemilu 2019 ini. Karena jangan sampai ada orang semena-mena terhadap ucapannya.

"Kami tidak surut lagi, kami sudah buktikan siapa pun yang nyata-nyata melanggar hukum kami akan tindak tegas," tegasnya.

Namun, Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini menolak apabila pemerintah disebut diktator dengan didirikannya Tim Asistensi Hukum ini.

"Justru dengan adanya tim ini supaya aparat penegak hukum tidak berbuat semena-mena. Karena dalam setiap tindakan hukum perlu adanya masukan dari para pakar yang ada di tim ini," paparnya.

Adapun Tim Asistensi Hukum ini terdiri dari 22 pakar. Jumlah itu terdiri dari pakar, staf Polhukam hingga anggota Polri. Namun, tidak menutup kemungkinan jumlah pakar dalam tim itu akan bertambah.

Simak berita Jawapos lainnya di sini.