KPK Periksa Dirut PT Samantaka Batubara Terkait Kasus Sofyan Basir

Dirut PLN-Sofyan Basir — Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basyir bersiap menemui pimpinan KPK, Jakarta, Kamis (22/3). Sofyan mengatakan akan membahas tentang koordinasi terkait pencegahan korupsi instansi PLN. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Direktur Utama PT. Samantaka Batubara James Rijanto. James akan dimintai keterangan seputar kasus suap PLTU Riau-1 yang menjerat Dirut PLN nonaktif Sofyan Basir.

"Saksi James Rijanto akan diperiksa untuk tersangka SFB (Sofyan Basir)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (13/5/2019).

Dalam putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap pengusaha Johanes B. Kotjo, nama James Rijanto disebut turut menerima USD 1 juta terkait proyek senilai USD 900 juta ini.

Selain James Rijanto, penyidik juga akan memeriksa Plt Direktur Keuangan PT PLN Batubara Hartanto Wibowo, Vice President Pengadaan 3 Akhiyar, Kepala Satuan Komunikasi Corporate PT. PLN I Made Suprateka, Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat Haryanto, dan Manager Pengadaan IPP 2 Kuswara.

"Mereka juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SFB (Sofyan Basyir)," kata Febri.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK memeriksa Direktur Utama PLN Sofyan Basyir terkait korupsi PLTU Riau I. yang melibatkan mantan Menteri Sosial Idrus Marham

2 dari 2 halaman

Tersangka Suap

KPK menetapkan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat Eni Maulani Saragih, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Kotjo dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Sofyan Basir diduga bersama-sama Eni Saragih dan Idrus menerima suap dari Johannes Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Sofyan diduga mendapat jatah sama dengan Eni dan Idrus.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 Ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.