HEADLINE: Wacana Reshuffle Kabinet Jokowi, Siapa Menteri yang Bakal Dicopot?

Isu reshuffle kabinet juga mendapat respons dari sejumlah partai politik pengusung Jokowi di Pilpres 2019. Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate menyatakan, reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Namun, dia meyakini jika sampai ada perombakan kabinet, itu dilakukan presiden dengan mempertimbangkan sejumlah hal.

"Ya misalnya tidak memenuhi harapan kinerja. Kalau enggak memenuhi, ya presiden berhak menggantinya," ujarnya kepada Liputan6.com, Senin (13/5/2019).

Selain itu, sambungnya, reshuffle juga bisa dilakukan jika ada masalah hukum, misalkan seorang menteri dijadikan tersangka dalam kasus hukum.

"Di luar itu, tekanan-tekanan pihak luar tidak akan mempengaruhi presiden. Tidak akan. Karena presiden itu melakukan reshuffle dengan pertimbangannya sendiri," jelasnya.

Johnny menambahkan, Jokowi pastinya akan mempertimbangkan dengan matang jika reshuffle bena-benar dilakukan. Terlebih, masa kerja kabinet saat ini hanya sisa berapa bulan, yakni sampai 20 Oktober 2019.

"Apakah itu efektif? Presiden nanti yang akan mempertimbangkannya. Kita menyerahkan hak prerogatif itu ke presiden," jelasnya.

Dia juga tidak bisa mengira-ngira posisi menteri mana yang perlu di-reshuffle oleh Jokowi. 

"Sekali lag, itu haknya presiden. Jangan mengira-ngira. Menteri mana yang ganti, itu haknya presiden kok. Lah kita bukan presiden," pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Sekjen PSI Raja Juli Antony yakin, Jokowi akan me-reshuffle menterinya yang terjerat masalah hukum dan sudah ditetapkan menjadi tersangka.

"Sebagai presiden yang berkomitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi, saya kira Pak Jokowi akan reshuffle menteri-menteri itu, berapa pun masa kerja yang tersisa," ujarnya, Senin (13/5/2019).

Reshuffle menteri-menteri tersangkut hukum, kata Raja Juli, diperlukan untuk menyelesaikan program-program pemerintahan yang masih berjalan saat ini.

"Yang terpenting posisi itu terisi dulu sekaligus memantapkan atau mempersiapkan pondasi bagi menteri penerus ketika nanti Pak Jokowi membentuk kabinet baru pada periode kedua nanti," jelasnya.

Disinggung posisi menteri apa yang perlu di-reshuffle karena terbelit kasus hukum, Raja Juli enggan berspekulasi.

"Haha... saya enggak tahu, saya enggak bisa komen ya," ucapnya.

Dia menegaskan, pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogratif presiden. Jadi apapun keputusan akhir akan ada di presiden.

Reshuffle Kabinet di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) bukanlah hal asing. Sejak dilantik jadi presiden pada 20 Oktober 2014 lalu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini telah melakukan lima kali reshuffle kabinet. Berikut rinciannya:

Reshuffle Kabinet I 

Reshuffle Kabinet pertama kali dilakukan Jokowi pada 12 Agustus 2015. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu merombak enam posisi menteri saat itu, yakni: 

1. Menko Bidang Perekonomian yang sebelumnya dipegang Sofyan Djalil digantikan Darmin Nasution.

2. Sofyan Djalil ditunjuk sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggantikan Andrinof Chaniago.

3. Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya yang sebelumnya dijabat oleh Indroyono Susilo digantikan oleh Rizal Ramli.

4. Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Polhukam menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Sebelum menjadi Menko Polhukam, Luhut tercatat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Jabatan ini kemudian diisi oleh Teten Masduki.

5. Thomas Lembong ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel

6. Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto.

Reshuffle Kabinet II

Jokowi kembali merombak susunan kabinetnya pada 27 Juli 2016. Setidaknya 13 pos menteri mengalami perubahan.

1. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dicopot digantikan oleh Budi Karya Sumadi. 

2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil digantikan oleh Bambang Brodjonegoro.

3. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro digantikan oleh Sri Mulyani Indrawati.

4. Sofyan Djalil dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang menggantikan Ferry Mursidan Baldan.

5. Archandra Tahar ditunjuk sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri (ESDM) menggantikan Sudirman Said. Namun, posisi itu tak lama diemban Archandra gara-gara kasus paspor. Untuk sementara, posisi Menteri ESDM dijabat Luhut Binsar Panjaitan. 

Pada 14 Oktober 2016, Ignasius Jonan dilantik sebagai Menteri ESDM, sementara Archandra Tahar menjadi wakilnya. 

6.  Menteri Perindustrian Saleh Husin digantikan Airlangga Hartarto.

7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan digantikan oleh Muhadjir Effendy.

8. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar digantikan Eko Putro Sanjojo.

9. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (Menpan RB)Yuddy Chrisnadi digantikan Asman Abnur.

10. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan digantikan Wiranto.

11. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli digantikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

12. Menteri Perdagangan Thomas Lembong diganti Enggartiasto Lukita. 

13. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menjabat Kepala BKPM menggantikan Franky Sibarani yang ketika itu ditugaskan sebagai Wakil Menteri Perindustrian. 

Reshuffle Kabinet III

Reshuffle kabinet ketiga kali dilakukan pada 17 Januari 2018. Namun, hanya satu menteri dan KSP yang dirombak. Satu menteri tersebut adalah Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Khofifah digantikan Idrus Marham karena maju sebagai calon gubernur di pilkada Jatim.

Sementara itu, Moeldoko menggantikan Teten Masduki sebagai Kepala Staf kepresidenan (KSP). Teten ditugaskan sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden.

Reshuffle Kabinet IV

Reshuffle kelima dilakukan pada 15 Agustus 2018. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur digantikan Syafruddin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Polri.

Reshuffle Kabinet V

Reshuffle kelima dilakukan pada 24 Agustus 2018. Jokowi melantik Agus Gumiwang sebagai Menteri Sosial (Mensos) menggantikan Idrus Marham yang mengundurkan diri karena tersangkut kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saksikan video menarik berikut ini: