Ketua DPRD: 60 Persen Kursi Dewan DKI Diisi Caleg Baru

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi memberikan keterangan sebelum meninggalkan Gedung KPK, Rabu (23/1). Kedatangan Prasetyo Edi Marsudi untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Presetio Edi Marsudi mengungkapkan, mayoritas anggota dewan di Jakarta akan diisi oleh orang-orang baru.

Mereka akan mengemban tugas menjadi wakil rakyat pada periode 2019-2024.

5 Pimpinan DPRD Jakarta 2024-2029 Resmi Dilantik, Khoirudin Jadi Ketua

"Kira-kira 60 persen banyak caleg baru. Banyak tokoh-tokoh baru di DPRD, mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan baik," tutur Prasetio di Restoran Batik Kuring, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Menurutnya, banyak caleg petahana yang kalah pada Pemilu Serentak 2019. Selain itu, Prasetyo menilai zaman keterbukaan ini juga membuat masyarakat lebih sadar akan kinerja DPRD.

"Masyarakat kan sudah terbuka, dia browsing APBD berapa sih dampak masyarakat terhadap anggaran reses. Sekarang masyarakat juga tahu ya, enggak bisa lagi masyarakat dibohongin, dan haknya mereka ya haknya mereka gitu," ucap Prasetio.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Pemilu 2019 telah usai. Tidak hanya para capres-cawapres yang tengah menunggu penghitungan resmi KPU, tapi juga para caleg yang bertarung dalam Pemilu 2019. Ada beberapa politikus populer terancam tidak lolos ke DPR di Pemilu 2019.

2 dari 2 halaman

25 Kursi di DKI

20151120-Gedung DPRD DKI Jakarta — (Istimewa)

Di sisi lain, Prasetyo mengungkapkan bahwa partainya mendapat 25 kursi di DKI pada Pileg 2019. Angka itu menurun dari perolehan 2014 lalu, yakni 28 kursi. Ia mengatakan, para caleg harus benar-benar bekerja agar dapat dipilih kembali oleh masyarakat.

"Karena bukan apa-apa, di sini caleg-caleg kalau memang ga kerja untuk lima tahun ya sanksinya masyarakat ga akan bisa memilih dia lagi," ujar Prasetio.

Prasetyo juga menilai bahwa Pemilu 2019 kali ini adalah yang paling berat dari yang sebelum-sebelumnya. Menurutnya, sistem pemilu ke depan harus diperbaiki.

"Apalagi nanti di tahun 2024 akan ditambah lagi satu pemilihan gubernur ya, itu saya rasa Enggak mungkin. Nah saya minta ke pemerintah khususnya untuk memperbaiki sistem pemilihan umum ke depan, jadi presiden dipilih oleh DPR RI, gubernur, walikota, bupati dipilih oleh DPRD," ia mengakhiri.