Pencegahan Korupsi, KPK Periksa LHKPN 9 Pejabat di Maluku

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sembilan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pencegahan korupsi.

"Hari ini, Selasa (14/5) sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pencegahan korupsi, KPK akan memulai rangkaian pemeriksaan harta kekayaan dari sembilan orang penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa, seperti dilansir Antara.

Kegiatan tersebut berlokasi di Kantor Gubernur Maluku dan berlangsung selama tiga hari ke depan hingga 16 Mei 2019.

KPK secara reguler melakukan kegiatan pemeriksaan LHKPN sebagai bentuk upaya penegakan hukum, pengawasan internal, dan pencegahan tindak pidana korupsi dengan mengetahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan harta yang disampaikan oleh penyelenggara negara.

"Hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 5 angka 2 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaanya sebelum, selama, dan setelah menjabat," kata Febri.

Jubir KPK ini mengatakan, pemeriksaan LHKPN kali ini, dilakukan terhadap pejabat di Pemprov Maluku dan Kota Ambon berdasarkan kriteria dan pertimbangan pemeriksa.

Adapun jadwal pemeriksaan laporan harta kekayaan terhadap sembilan pejabat tersebut, yaitu pada Selasa hari ini, terdiri dari Wali Kota Ambon Richard Laohenapessy, Sekda Provinsi Maluku Hamin Bin Thahir, Sekda Kota Ambon Anthony Gustaf Latuheru, dan Kadis Pendidikan Provinsi Maluku M Saleh Thio.

Saksikan video pilihan di bawah ini: