Pelanggaran Situng KPU Pengaruhi Hasil Pemilu?

Ketua KPU Arief Budiman enggan berkomentar jauh terkait putusan Bawaslu yang menyatakan pihaknya terbukti menyalahi prosedur input data Situng. Arief memilih menunggu salinan putusan resmi dari Bawaslu agar tidak salah tafsir.

Meski begitu, secara garis besar, Arief menangkap bahwa Bawaslu menilai ada yang kurang pas dengan tata cara dan prosedur input data pada Situng. Namun putusan tersebut tidak menganulir keberadaan Situng KPU.

"Ya nanti saya cek apa yang dianggap kurang pas, nanti saya cek. Benar enggak itu bisa, bagian mana yang harus diperbaiki. Saya kan belum terima salinannya. Tapi kan intinya dua itu tadi. Ada yang kurang pas mohon diperbaiki, tapi sistemnya tetap dijalankan," ujar Arief.

Komisioner KPU Pramono Ubaid mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan perintah Bawaslu untuk memperbaiki prosedur input data Situng. Perbaikan yang dimaksud Pramono adalah koreksi begitu ada kesalahan input yang disebabkan kesalahan manusia.

"Perintah Bawaslu agar KPU melakukan perbaikan prosedur dan tata cara Situng juga sudah sejalan dengan komitmen KPU untuk melakukan koreksi jika ada laporan atau temuan salah input. Sejak awal telah kami tegaskan bahwa KPU terbuka atas laporan dan masukan publik, dan jika informasi itu benar, maka kami perbaiki," kata Pramono.

Dia menegaskan bahwa putusan Bawaslu sesuai dengan fungsi Situng, yakni sebagai informasi publik, bukan sebagai penetapan sah hasil pemilu. Penetapan hasil pemilu tetap dilakukan melalui rekapitulasi secara manual dan berjenjang.

Sehingga kesalahan prosedur dalam memasukkan data di Situng tidak akan mempengaruhi hasil Pemilu 2019.

"Dalam hal ini kami memandang bahwa Bawaslu telah memahami sepenuhnya fungsi penting Situng sebagai media informasi bagi publik, bukan hanya Paslon, untuk mengetahui hasil pemilu dari seluruh wilayah Indonesia," tandasnya.

Seknas Jokowi ikut menghormati putusan Bawaslu terkait Situng KPU. Namun mereka menegaskan bahwa putusan Bawaslu tersebut tidak serta merta membatalkan hasil Pemilu 2019.

"Artinya hasil penghitungan KPU yang sudah mencapai 84% tetap sah," ucap Sekjen Seknas Jokowi, Dedy Mawardi dalam keterangannya.

Menurut dia, Situng KPU bukan patokan utama penghitungan KPU. Yang jadi patokan adalah penghitungan manual yang dilakukan KPU secara berjenjang mulai dari TPS, hingga pleno KPU-RI.

"Karena itu, Seknas Jokowi tetap mendukung KPU untuk menyelesaikan penghitungan suara hasil pemilu 17 April 2019, serta meminta kepada Tim BPN Prabowo-Sandi membuktikan kecurangan yang selama ini dituduhkan dengan data yang sah secara hukum," pungkasnya.

Putusan Bawaslu tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan dugaan kecurangan dalam Situng KPU yang diajukan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi pada Kamis 2 Mei lalu. Pada waktu yang sama, BPN juga melaporkan dugaan pelanggaran terkait quick count atau hitung cepat.

BPN Prabowo-Sandi pun mengapresiasi langkah tegas Bawaslu yang memutuskan bahwa KPU bersalah terkait prosedur input data Situng maupun soal prosedur pendaftaran dan pelaporan lembaga survei.

"Hari ini alhamdulilah Bawaslu sudah memutus bahwa KPU bersalah soal Situng maupun quick count ya," kata Jubir BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade saat dihubungi Liputan6.com.

Karenanya, langkah BPN bersama Prabowo-Sandi untuk menolak hasil rekapitulasi Pemilu 2019 akan dilanjutkan lewat dua hal. Pertama terkait pemilihan presiden, BPN akan membuktikan ke Bawaslu adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan kubu 01.

"Dengan dugaan TSM, 01 bisa didiskualifikasi," kata Andre optimistis.

Kemudian langkah kedua, BPN akan melaporkan hasil Pileg 2019 lewat jalur Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti pada daerah pemilihan Jakarta III, Madura, dan NTT.

Lewat langkah ini, Andre menegaskan, BPN Prabowo-Sandi menempuh cara yang taat hukum. Bukan makar dan segala tuduhan inkonstitusi lainnya.

"Langkah kami konstitusional, bukan makar. Jadi jangan asbun (asal bunyi) ya," ucap Andre menandaskan.

Namun, Menko Polhukam Wiranto menepis tuduhan adanya kecurangan pada Pemilu 2019, khususnya pada Pilpres yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, masif, dan brutal. Dia menegaskan, jika memang ada konspirasi, maka aktor utamanya adalah Menko Polhukam.

"Kalau ada konspirasi antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu, aktornya kan Menko Polhukam. Saya pasti tahu," ucap Wiranto.

Karena itu, untuk meyakinkan masyarakat hal tersebut tidak ada. Dirinya pun berani bersumpah.

"Saya berani bersumpah di bulan puasa ini, Demi Allah Yang Maha Kuasa enggak pernah ada niatan, pemikiran, tindakan. 'Eh Pak KPU sini ya kita rundingan kita menangkan nomor sekalian' enggak pernah ada," kata mantan Panglima ABRI itu menandaskan.