Rembug Nasional Aktivis 98 Siap Jaga KPU dari Gerakan Inkonstitusional

Liputan6.com, Jakarta - Para aktivis 1998 yang tergabung dalam Rembug Nasional Aktivis (RNA) 1998 berkomitmen menjaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari gerakan-gerakan inkonstitusional.

Juru bicara RNA 1998, Sayed Junaidi Rizaldi mengatakan, pihaknya siaga satu jelang pengumuman rekapitulasi KPU 22 Mei. Akan ada 5.000 orang dari 34 Provinsi yang siap mengawal KPU, jika ada gerakan yang menghalanginya.

Sayed menuturkan, gerakan para aktivis tujuannya adalah menegakkan marwah UUD 1945 sebagai konstitusi dasar yang pada hari ini tengah dirongrong kelompok yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat.

"Mereka menggunakan idiom-idiom politik kerakyatan, namun menafikan KPU RI sebagai salah satu institusi demokrasi hasil Gerakan Reformasi 98. Hal itu dicerminkan dari tuduhan mengada-ada, bahwa KPU RI telah berbuat curang, dan bermacam hoaks yang disebar untuk mendelegitimasi KPU RI," ucap Sayed dalam keterangannya, Senin (20/5/2019).

Karenanya, Sayed pun mengingatkan kepada semua pihak, bahwa KPU RI sebagai institusi demokrasi, mendapatkan kewenangan dari Konstitusi untuk menyelenggarakan Pemilu.

"Menghitung suara yang diberikan rakyat melalui Pemilu, mengumumkan hasil perhitungan suara, serta menetapkan pemenangnya berdasarkan hasil perhitungan itu. Semua kewenangan itu diberikan Konstitusi RI melalui Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," jelas Sayed.

Dia pun mengkritik apa yang disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, yang menuduh Pemilu 2019 lebih curang daripada era orde baru. Dan mengajak masyarakat untuk menolak hasil Pemilu, serta turun melakukan aksi 22 Mei nanti.