KPK Geledah Kediaman Pejabat KKP dan PT DRU Terkait Pengadaan Kapal

KPK Rilis Indeks Penilaian Integritas 2017 — Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). Pemerintahan Provinsi Papua mendapat skor terendah yaitu 52,91. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi terkait kasus pengadaan kapal. Tiga lokasi tersebut yakni di Meteng, Jakarta Pusat, Grogol, Jakarta Barat, dan Bekasi, Jawa Barat.

"Untuk kasus pengadaan kapal hari ini ada tiga lokasi yang kami geledah. Meskipun saya belum bisa sampaikan kasus pokoknya apa, karena segera nanti setelah tim selesaikan kami umumkan pada publik," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).

Febri belum mau membeberkan detail kasus yang menyebabkan penggeledahan di tiga lokasi itu berlangsung. Namun Febri memastikan, tiga lokasi tersebut yakni kediaman dari direksi PT Daya Radar Utama (PT DRU) dan pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Febri mengatakan, dalam penggeledahan, tim KPK menyita dokumen penganggaran dam pengadaan kapal, serta barang bukti elektronik. Menurut Febri, barang bukti tersebut akan dipelajari lebih jauh oleh tim penyidik.

Febri meminta kepada masyarakat untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari KPK terkait nama tersangka dan kasus apa sehingga penggeledahan dilakukan pihak lembaga antirasuah. Yang jelas, lanjut dia, jika penggeledahan dilakukan, secara otomatis kasus tersebut sudah ditingkat penyidikan.

"Kalau kasusnya sudah di penyidikan itu berarti sekaligus di sana sudah ada tersangka," kata Febri.

2 dari 2 halaman

Dugaan Kerugian Ratusan Miliar

Berkas Dokumen Arsip File — Ilustrasi Foto Berkas atau Dokumen. (iStockphoto)

Namun begitu, Febri mengatakan jika dalam kasus pengadaan kapal ini negara merugi hingga ratusan miliar rupiah.

"Dari identifikasi yang sudah dilakukan ini lebih dari Rp 100 miliar dugaan kerugian keuangan negaranya, sehingga kami harus sangat cermat dan mengumpulkan bukti sebanyak mungkin dan sekuat mungkin," kata Febri.

Sebelumnya, Kamis 16 Mei 2019, tim penyidik menggeledah kantor PT DRU. Satu hari setelahnya, Jumat 17 Mei 2019 tim penyidik menggeledah salah satu ruangan di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim penyidik tengah menelisik dugaan korupsi pengadaan 16 kapal cepat patroli Bea dan Cukai. Proyek pengadaan itu ditaksir menelan dana Rp 1,7 triliun. Dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp 100 miliar lebih.

Dalam kasus korupsi pengadaan kapal cepat patr‎oli tahun 2013-2015 ini, KPK dikabarkan menetapkan tiga orang tersangka. Dua orang tersangka berasal dari Bea dan Cukai, yang salah satunya merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan proyek tersebut.

Sementara seorang lagi merupakan petinggi PT Daya Radar Utama. PT Daya Radar Utama merupakan perusahaan galangan kapal yang membangun dan memperbaiki berbagai macam kapal dari bahan baja, aluminium alloy dan fiberglass reinforced plastic.

Melalui Guratan Kuas, 20 Seniman Lukis Tumpahkan Kritik Perilaku Korup

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP HIMA Persis) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memberikan keterangan sesaat sebelum meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Korupsi KKP
Korupsi Pengadaan Kapal