KPK OTT Imigrasi, Gubernur NTB Kaget

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah. (Liputan6.com/Hanz Salim)

Liputan6.com, Mataram - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Mataram membuat kaget Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

Zul mengatakan, Pemprov NTB bersama KPK selama ini sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan tipikor melalui sosialisasi dan diskusi dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD).

"Ini kita lakukan agar hal tidak inginkan tidak terjadi, tapi ternyata yang tidak kita inginkan, terjadi juga, ada OTT," ujar Zulkieflimansyah di Mataram, Selasa (28/5/2019).

Dari kejadian ini, Gubernur yang baru menjabat 8 bulan ini berharap kejadian ini tidak menggangu citra sektor pariwisata NTB.

Zul berharap peran media dalam menyajikan sudut pandang lain terkait kasus OTT KPK di NTB ini.

"Jangan sampai membuat image NTB sebagai destinasi wisata terganggu," kata Zul.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK tangkap Kepala Kantor Imigrasi 1A Mataram, Kurniadie, atas kasus suap izin tinggal. Dlam penangkapan, petugas temukan uang ratusan juta rupiah.

2 dari 2 halaman

Tak Pengaruhi Wisatawan

Zul meyakini dengan adanya OTT ini bukan menjadi momok bagi wisatawan untuk berkunjung dan berinvestasi di NTB. Tetapi ini justru memberikan dampak positif karena wisatawan dan investor yang menginginkan kepastian hukum sehingga mereka merasa aman.

"Wisatawan dan investordaerah pariwisata butuh kepastian hukum. Mudah-mudahan dengan kejadian OTT ini bisa menghadirkan efek jera supaya kita tidak main-main dalam peraturan, dan ini bisa jadi sinyal positif bagi wisatawan dan investasi di NTB," ucap Zul.

Hasil OTT, KPK Tahan Enam Orang dan Tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai Tersangka

OTT KPK
Sistem Operasi
OTT KPK dilakukan ke para pejabat yang terindikasi melakukan korupsi atau pungutan liar di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
OTT KPK
KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK