PDIP: Fitnah dan Hoaks Itu Pelanggaran Hukum, Bukan Kritik

Sementara memfitnah, menyebar hoaks, menghasut dan mengujarkan kebencian, menurutnya adalah pelanggaran hukum yang sudah diatur sejumlah undang-undang, seperti KUHP, UU ITE, UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

"Perlu diketahui, dua UU terakhir juga disetujui Fraksi Gerindra yang belakangan kerap memprotes penegakan hukum atas UU tersebut. Sekarang Gerindra punya kader-kader di DPR, jadi kalau partai besutan Prabowo itu ingin masyarakat bebas memfitnah," jelasnya.

Politisasi yang dilakukan Gerindra dan kubu 02, lanjut Charles, berniat mengaburkan pandangan masyarakat terhadap tentang apa yang melanggar hukum dan tidak. Seolah-olah hoaks, fitnah, dan penghasutan hanyalah sebatas kritik.

"Misalnya saja Eggi Sudjana yang kedapatan menghasut para pendukung 02 untuk melakukan keonaran dan menabrak ketentuan-ketentuan hukum. Kemudian Mustofa Nahrawardaya yang ditangkap setelah sekian banyak menyebar hoaks," katanya.

Charles mengingatkan agar politikus jangan sekali-kali mengaburkan berbagai pelanggaran hukum dengan satu kata bernama kritik. "Jangan hanya karena alasan politik, pelanggaran hukum berupa hoaks, fitnah, penghasutan dan ujaran kebencian direduksi dan disebut sebagai sekadar kritik," ia memungkasi.