BPN: Koalisi Prabowo-Sandi Terus Berjalan

PHOTO: Gerindra, PAN, dan PKS Sepakat Koalisi di Pilkada Serentak 2018 — Presiden PKS, Sohibul Iman (tengah) didampingi Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Sekjen PAN Eddy Soeparno memberikan keterangan pers untuk berkoalisi di Pilkada Serentak 2018 di Kantor PKS, Jakarta, Minggu (24/12). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan, Koalisi Indonesia Adil Makmur terus berjalan karena proses pemilu belum selesai. Masih ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Koalisi ini masih terus berjalan karena proses pilpres belum selesai. Oleh karena itu, terus berkoordinasi dengan koalisi kami," kata Andre dikutip dari Antara, Jakarta, Minggu (9/6/2019).

Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik yang menyarankan agar Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Indonesia Adil Makmur dibubarkan.

Andre merasa heran dengan pernyataan Rachland tersebut karena yang bersangkutan tidak pernah aktif dalam rapat di internal koalisi Prabowo-Sandi.

Ia menduga Partai Demokrat sudah tidak sabar bergabung dengan koalisi Jokowi untuk mendapatkan kursi menteri di pemerintahan.

"Rachland tidak pernah aktif, lalu tidak ada angin dan tidak ada hujan dia mengusulkan pembubaran koalisi. Mungkin yang bersangkutan terburu-buru Demokrat ingin mendapatkan menteri dari kubu Jokowi," ujarnya.

Dia mempersilakan Partai Demokrat keluar dari koalisi Prabowo-Sandi dan pihaknya tidak akan menghalang-halangi.

Ia menilai dalam berkoalisi kalau memiliki masukan, silakan disampaikan di internal, bukan malah membuat gaduh.

"Jadi, harapan kami pada Demokrat silakan tentukan sikap. Kalau mau keluar, pamit secara baik-baik. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," ujarnya.

Menurut dia, kalau Demokrat masih ingin tetap bertahan di koalisi Prabowo-Sandi, harus menjaga etika dan jangan membuat gaduh karena BPN sedang fokus menggugat di MK.

Kalau Demokrat sudah tidak sabar mendapatkan jatah menteri hasil perombakan kabinet pada bulan Juni atau Juli 2019, dia mempersilakan partai itu keluar dari koalisi Prabowo-Sandi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Demokrat, Gerindra, dan PKS telah sepakat sebagai koalisi penantang Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Lalu siapakah pendamping Prabowo?

2 dari 2 halaman

Usulan Rachland Nashidik

Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik dalam akun Twitter-nya menyarankan agar Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Indonesia Adil Makmur dibubarkan.

"Pak Prabowo, pemilu sudah usai, gugatan ke MK adalah gugatan pasangan capres, tidak melibatkan partai. Saya usul Anda segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir karena Anda pemimpin koalisi yang mengajak bergabung, datang tampak muka, pulang tampak punggung," kata Rachland.

Ia juga menyarankan Jokowi untuk membubarkan koalisi karena mempertahankannya berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput dan mengawetkan permusuhan serta memelihara potensi benturan dalam masyarakat.

Rachland juga meminta Jokowi dan Prabowo bertindak benar karena dalam situasi seperti ini perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput dan membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba.