Wasekjen Demokrat Beber Motif di Balik Usulan Pembubaran Koalisi Jokowi-Ma'ruf

Kampanye Demokrat di Palembang (Ajeng Resti/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Rachlan Nashidik mengusulkan dua kubu koalisi Pilpres 2019 segera di bubarkan. Dia pun menegaskan usulnya itu tidak didasari kepentingan politik apapun.

"Apa yang saya sampaikan adalah proposal politik yang tidak didasari motif politik. Non politically motivated political proposal," kata Rachlan dalam keterangannya, Senin (10/6).

Rachlan menjelaskan usulnya itu hanya untuk meredakan tensi politik pasca hasil Pilpres 2019 diumumkan. Serta menghilangkan polarisasi tajam di kalangan masyarakat akar rumput.

"Polarisasi ini sewaktu-waktu bisa meledak menjadi konflik sosial," ungkapnya.

Selain itu, membubarkan koalisi dianggap Rachlan bisa membuat suasana antara elite politik semakin mencair. Tambahnya, selama ini para elite juga dinilai belum munculkan gagasan yang berarti untuk menghilangkan masalah di masyarakat.

"Tapi para pimpinan koalisi perlu segera datang dengan gagasan yang lebih baik untuk mengembalikan kedamaian dan menghentikan permusuhan di dalam masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik meminta capres nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Alasannya, kata dia, gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai persyaratan partai koalisi.

"Pak @prabowo, Pemilu udah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak terpilih peran Partai. Saya usul, kamu segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," kata Rachlan dalam akun Twitter resminya, Minggu (9/6/2019).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor (22/5). Usai pertemuan ia menyatakan sikap mewakili Partai Demokrat.

2 dari 2 halaman

Keberatan

Rachlan menilai partai pendukung Joko Widodo ( Jokowi)- Ma'ruf Amin paling keberatan jika koalisinya dibubarkan.

Sebab, kata dia, partai koalisi Jokowi-Ma'ruf sudah membayangkan akan mendapatkan kursi-kursi menteri saat Jokowi resmi menjabat sebagai presiden periode 2019-2024.

"Kelihatannya koalisi 01 yang paling keberatan. Mereka membayangkan Pak Jokowi sudah pasti jadi Presiden lagi, dan karena itu membayangkan sudah pasti mereka akan mendapat jatah kursi kabinet. Proposal saya dianggap akan mengurangi kepastian yang mereka bayangkan," kata Rachlan dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/6).

Rachlan menilai pandangan mendapat kursi menteri sangatlah wajar. Namun, dia yakin meski koalisi dibubarkan Jokowi akan tetap ingat partai mana saja yang setia.

"Pak Jokowi pasti juga memiliki pandangan dan penilaian sendiri tentang siapa siapa dari partai koalisi 01 yang pantas dipilih oleh kuasa prerogatifnya di dalam sistem Presidensial," ungkapnya.

"Di samping itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki kebutuhan politik objektif berupa besaran dukungan partai di DPR agar pemerintahannya stabil. Jadi, jangan terlalu kuatir, beliau pasti tak akan meninggalkan partai koalisi 01," sambungnya.

Meski begitu, Rachlan tidak mau ambil pusing jika sarannya dinilai memiliki motif politik. Baginya yang terpenting para pemimpin harus memikirkan kondisi bangsa.

"Sebagai pemimpin, mereka harus memikirkan keselamatan bangsa dari ancaman potensi konflik di antara sesama warga. Mustahil mereka tidak tahu atau tidak merasa bahwa ada polarisasi yang runcing di akar rumput yang menyimpan potensi benturan," ucapnya.

Reporter: Sania Mashabi