Golkar Sebut Penambahan Partai Baru Koalisi Jokowi untuk Perkuat Parlemen

Lewat Aplikasi SaksiKu, Ketum Golkar Pantau Perolehan Suara di TPS — Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberi sambutan saat melakukan pemantauan Aplikasi Android SaksiKu untuk Saksi Partai Golkar di TPS pada Pemilu 2019 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (16/4). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku terbuka menerima partai baru untuk masuk ke koalisi Jokowi. Menurutnya, fokus utama penambahan partai baru untuk memperkuat pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di parlemen.

"Yang paling penting kalau kita lihat secara politik kan di parlemen. Nanti kalau politik mendorong parlemen yang kuat," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/5/2019).

Terkait partai baru yang berpeluang masuk ke kabinet, Airlangga menyebut hal itu merupakan hak Jokowi sebagai Presiden. Kendati begitu, dia menekankan bahwa posisi di kabinet seharusnya diisi oleh unsur partai pendukung dan profesional.

"Ya kabinet kan ada dari unsur partai pendukung, profesional. Nah banyak ruang yang bisa dibahas," ucap dia.

Sebelumnya, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate meminta Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat memperjelas arah politiknya. Hal itu perlu dilakukan jika dua partai itu ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Tapi, kalau bergabung di kabinet, ya sikap politiknya juga harus jelas DNA-nya, jangan di kabinet iya, keluar dari situ menentang kebijakan misalnya," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 10 Juni 2019.

"Di luar kabinet menentang kebijakan, akan tidak terjadi sinkron, nah itu nanti kan di kabinet juga tidak bisa efektif," sambungnya.

Johnny belum bisa memastikan sikap PAN dan Demokrat yang saat ini masih bergabung dalam koalisi Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Namun, dia hanya mengingatkan sikap dua partai itu harus tetap diperjelas ke depannya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menperin Airlangga: Indonesia Jadi Negara Industri di 2035

2 dari 2 halaman

Secara Historis PAN Selalu dalam Pemerintahan

Menperin Airlangga Hartarto (Foto: Merdeka.com/Wilfridus S)

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menilai partainya lebih baik berada dalam jajaran pemerintah. Alasannya, secara historis PAN memang selalu berada dalam pemerintahan.

"Pertimbangannya macam-macam.Kita kan secara historis dari organisasi kita berdiri Agustus 98 sampai sekarang, sebagian besar waktu kita ada di pemerintahan. Jadi memang sudah jadi pola dan tradisi dalam PAN buat ada di pemerintahan," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Bara menegaskan, tidak tertutup kemungkinan partainya bergabung ke koalisi pemerintahan. Dia mengatakan, peluang PAN bergabung dengan pemerintahan Jokowi sangat terbuka lebar.

"Kemungkinan itu ada tapi nanti kita liat semua setelah proses di MK selesai. Tapi kemungkinan itu ada," ungkap Bara.