Sukses

Mendagri 'Boyong' Tiga Petinggi Provinsi Ini ke KPK

Diajak ke KPK untuk berdiskusi dan berdialog yang berkaitan strategi pencegahan korupsi.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melakukan pertemuan dengan para petinggi KPK, Rabu (12/6). Dalam pertemuan itu, Tjahjo mengajak Gubernur atau Wakil Gubernur Lampung, Maluku, dan Maluku Utara ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Hari ini adalah pelantikan gubernur terakhir hasil pilkada, yaitu Lampung. Kemudian kemarin, Maluku dan Maluku Utara. Seperti biasa setelah dilantik kan kita ajak ke KPK untuk berdiskusi dan berdialog yang berkaitan strategi pencegahan korupsi dan hal-hal yang apa mungkin ada masukan dari KPK," kata Tjahjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Pertemuan Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah dilantik Presiden dengan Pimpinan KPK rutin dilakukan dan diinisiasi oleh Mendagri. Pertemuan dan kunjungan tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang berfokus pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

"itu karena kemarin hari berbeda antara Maluku dan Maluku Utara maka harinya digabung. Selesai sudah semua gubernur dan wakil gubernur yang sudah dilantik langsung dibawa berdialog dan berdiskusi. Agar ada satu pandangan, satu visi untuk pencegahan masalah korupsi," terangnya.

Pasangan Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung masa jabatan 2019-2024. Kemudian, Gubernur Maluku, Murad Ismail bersama wakilnya Barnabas Orno, serta Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba beserta wakilnya Al Yasin Ali disambut Pimpinan KPK yang menerima kunjungan tersebut, diantaranya, yaitu Saut Situmorang, Alexander Marwata, dan Basaria Panjaitan.

"Kami tadi diskusi banyak hal tentang upaya pencegahan korupsi," kata Saut Situmorang usaipertemuan.

Dengan pertemuan tersebut Tjahjo berharap para kepala daerah mampu menjadi agen anti korupsidi daerahnya masing-masing.

"Setelah berdiskusi banyak, kami harapkan para kepala daerah ini mampu menjadi agen KPK atau agen pencegahan kasus korupsi di daerah masing-masing."

Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail mengaku senang dan berharap tak ada kasus korupsi yang menjerat daerahnya.

"Kami merasa luar biasa diajak Pak Mendagri ke KPK, kami berharap ini yang pertama dan yangterkahir kami datang KPK," kata Murad.

 

 

(*)

Video Terkini