HEADLINE: 3 Purnawirawan Terseret Kasus Kerusuhan 21-22 Mei 2019, Bakal Sentuh Elite Politik?

Sementara itu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, mengaku prihatin atas kasus yang menjerat tiga purnawirawan. Tudingan terhadap para mantan perwira itu dinilainya salah alamat.

"Para purnawirawan adalah patriot bangsa, ya tidak punya keinginan makar dan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh bangsa," ujar Juru Bicara BPN, Andre Rosade saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (12/6/2019).

"Agak mustahil lah beliau ingin melakukan makar, tapi mari kita uji di pengadilan saja kita hormati proses hukum," imbuh Politikus Partai Gerindra itu.

Dia menambahkan, BPN mendorong agar ada proses hukum yang berkeadilan dan transparan sehingga dapat diuji kebenarannya di pengadilan.

"Apakah betul atau salah, harapan kami tentu tuduhan itu tidak benar, makanya tentu kami mencoba menghormati proses hukum yang ada dan kami serahkan sepenuhnya kepada pengadilan," ujar dia.

Andre mengungkapkan, pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada para purnawirawan itu. Namun dia tidak menyebut jumlah kuasa hukum yang disiapkan membantu mereka.

"Belum tahu itu, direktorat hukum dan advokasi yang mengurus. Tapi komunikasi sedang berjalan dan berlangsung," ujar dia.

Andre menegaskan, nama-nama purnawirawan yang terseret dalam kasus makar itu bukanlah pengurus BPN. Kendati mereka mendukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.

"Saya rasa enggak ada di struktur, tapi tentu mereka Pak Kivlan, Pak Soenarko, Pak Sofjan Jacoeb mendukung Pak Prabowo," ujarnya.

Saat ditanya soal dugaan keterlibatan elite politik dalam kasus makar tersebut, Andre mengimbau agar semua pihak menunggu hasil penyidikan polisi. 

"Kita lihat saja prosesnya seperti apa. Yang jelas, kami menghormati proses penyidikan polisi," kata dia.

Politisi Gerindra itu menegaskan, pihaknya tidak terlibat. "Yang pasti, kami BPN Prabowo-Sandi tidak melakukan hal-hal yang di luar konstitusi. Semua langkah kami adalah konstitusional dan jauh dari hal-hal yang anarkis," tambah dia. 

Markas Besar Polri sebelumnya membeberkan perkembangan penyelidikan dan penyidikan terkait kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Dua purnawirawan TNI dan Polri, ratusan perusuh, serta berbagai alat bukti dipaparkan kepada publik. Namun, polisi mengaku masih mencari benang merah dari perjalanan penyidikan kasus ini.

"Tentu kami sedang bekerja merangkai apakah ada benang merah, mengerucut menjadi satu. Tolong doakan," kata Kadiv Humas Polri M Iqbal dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Selasa 12 Juni 2019.

Iqbal menambahkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah membentuk tim, bahkan sub-tim, untuk menuntaskan proses hukum ini. Petunjuk dan alat bukti sudah dikantongi. Pun hubungan dengan massa yang sudah diproses juga sudah digali.

"Tapi belum waktunya kami sampaikan karena memang ini masih dalam proses," ujar Iqbal.

Polri tidak ingin terburu-buru mengungkap itu. Karena khawatir dapat mengganggu jalannya penyidikan.

"Percayakan kepada Polri, tentu di-back up oleh TNI untuk mencari benang merah dari kasus yang kami tangani," ujar Iqbal.

Dalam paparannya, Polri dan TNI membuka perkembangan kasus kepemilikan senjata api yang melibatkan Mayjen (Purn) Soenarko dan Mayjen (Purn) Kivlan Zen. Beberapa keterangan tersangka yang diperintahkan Kivlan dibeberkan melalui video.

Mereka yang diduga menjadi sasaran pembunuhan adalah Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, mantan Kepala BNN Gories Mere, dan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.

Polisi juga merinci pembagian duit untuk operasional para eksekutor dan pembelian senjata api pistol dan senapan. Indikasi pertemuan demi pertemuan antara Kivlan dan orang-orang yang dipilih sebagai eksekutor diperlihatkan.

"Mereka bermufakat jahat melakukan pembunuhan berencana empat tokoh nasional dan direktur lembaga survei," tegas Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary.

Tidak berhenti di Kivlan Zen, polisi menguak sumber pendanaan yang diduga berasal di Politikus PPP Habil Marati. Dana sekitar Rp 150 juta itu digunakan untuk membeli senjata guna mengeksekusi target yang telah ditentukan.

"Tersangka HM ini berperan memberikan uang. Jadi uang yang diterima tersangka KZ (Kivlan Zen) berasal dari HM. Maksud tujuan untuk pembelian senjata api," kata Ade Ary.

Selain itu, HM juga diduga memberikan uang sebesar Rp 60 juta untuk tersangka Harry Kurniawan alias Iwan untuk operasional dan memberi senjata api.

Polri juga mengamankan telepon genggam yang diduga sebagai alat komunikasi Kivlan dengan para tersangka permufakatan jahat untuk melakukan pembunuhan.

"Dan print out bank dari tersangka HM," pungkasnya.

Dalam kasus ini, polisi menetapkan delapan tersangka. Mereka dijerat kepemilikan senjata ilegal dan permufakatan membunuh empat tokoh nasional. 

Kedelapan tersangka itu adalah Kivlan Zen (KZ), HK alias Iwan, If, Az, TJ, AD, dan politikus PPP Habil Marti.

Sementara dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal yang menjerat Mayjen (Purn) Soenarko, terungkap senjata itu merupakan hasil razia Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat ia masih aktif sebagai Pangdam Iskandar Muda 2008-2009.

"Kemudian ada dalam penguasaannya secara tanpa hak sejak 1 September 2011, yaitu pada saat saudara S pensiun dari anggota TNI," kata Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kombes Daddy Hartadi, dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Selasa 11 Juni 2019.

Polri menegaskan, senjata api ilegal laras panjang yang dimiliki Soenarko berfungsi dengan baik. Senjata itu bisa mematikan bagi makhluk hidup.

Bantahan Pihak Tersangka

Atas tudingan itu, Tim kuasa hukum Mayjen (Purn) Soenarko, Ferry Firman Nurwahyu menegaskan, kliennya tidak pernah menyelundupkan senjata api. Termasuk tindakan merakit senjata M16 A1 maupun M4 Carbine.

"Tuduhan yang diarahkan kepada Mayjen (Purn) Soenarko yang diberitakan secara luas di media massa merupakan adalah pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan serta telah menimbulkan keresahan di masyarakat," kata Ferry di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Jumat 31 Mei 2019.

Dia melanjutkan, Soenarko tak pernah menerima ataupun mencoba memperoleh senjata itu. Apalagi mengangkut dan menyembunyikannya dengan jalur tidak resmi.

"Soenarko tidak pernah mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak. Apalagi senjata M16 A1 maupun M4 Carbine," ungkap dia.

Tak hanya itu, Soenarko juga diklaim tidak pernah ikut campur dalam aksi 21-22 Mei sebagaimana yang dituduhkan dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

"Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko, dengan kapasitas yang melekat padanya dengan riwayat militer selama 33 tahun berkarier tidak pernah melanggar hukum maupun tidak pernah dihukum," ucap Firman.