Tolak TGPF, Menkumham: Percayakan Polri Usut Kerusuhan 22 Mei

Kemenkumham Rapat Kerja dengan Komisi III DPR — Menkumham Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/3). Rapat membahas pengajuan kewarganegaraan RI dari pesepakbola asal Nigeria, Godstime Ouseloka Egwuatu. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly menilai Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan 21-22 Mei 2019 belum perlu dibentuk.

Dia meminta publik mempercayakan penanganan kasus tersebut kepada Polri untuk mengungkap aktor utama kerusuhan.

Hal itu menanggapi desakan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) agar pemerintah segera membentuk TGPF kerusuhan 21-22 Mei.

"Percayakanlah itu pada Polri," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Politikus PDI Perjuangan ini yakin Polri bisa bekerja profesional dalam mengungkap aktor utama kerusuhan itu. Apalagi, lanjut dia, kerja Polri terus dipantau oleh Komisi III DPR RI.

"Mereka itu berbuat profesional kok. Ada bukti, dijelaskan ke publik, ada konpres, data-datanya lengkap. Jadi saya kira serahkan ke Polri," ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus mencari dalang di balik kerusuhan aksi 21-22 Mei 2019. Polisi pun sudah menetapkan beberapa orang menjadi tersangka.

2 dari 2 halaman

Jokowi Diminta Segera Membentuk TGPF

Didampingi Menteri Hukum dan HAM, Siti Aisyah Kembali ke Indonesia — Siti Aisyah didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (11/3). Siti Aisyah dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Shah Alam terkait kasus dugaan pembunuhan Kim Jong-Nam. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Wakil Koordinator KontraS Bidang Strategi dan Mobilisasi, Feri Kusuma meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut bertanggungjawab atas peristiwa kerusuhan 21-22 Mei 2019. Dia meminta Jokowi segera membentuk TGPF.

"Jokowi sebagai kepala negara bertanggungjawab untuk mengurai peristiwa ini dan memastikan supremasi hukum dan penegakkan HAM. Kami mendorong Presiden membentuk tim pencari fakta peristiwa 21-22 yang independen," kata dia.

Feri mengatakan, tragedi yang menelan sedikitnya sembilan korban jiwa ini tidak bisa hanya ditangani oleh kepolisian. Sehingga perlu tim pencari fakta untuk dapat menyelidiki keterlibatan aktor sampai penyelidikan terhadap jatuhnya korban tewas tersebut.

Reporter: Titin Supriatin

Sumber: Merdeka

Bahas Koordinasi Penegakan Hukum Kehutanan, Menhut Raja Juli Antoni Temui Kapolri

Anggota keamanan gedung parlemen Republik Indonesia berkoordinasi di dekat foto-foto pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Jakarta pada 18 Oktober 2024. (BAY ISMOYO/AFP)

Yasonna Laoly
Pejabat
Yasonna Laoly merupakan Menteri Hukum dan HAM ke-30
Lihat Selengkapnya
Yasonna Laoly
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
kerusuhan 22 mei
Kerusuhan 22 Mei 2019
TGPF
Merdeka.com
Polri