Perjalanan Kereta di Gambir Normal Selama Sidang Sengketa Pilpres di MK

Liputan6.com, Jakarta - Perjalanan kereta api dari dan menuju Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, akan tetap normal saat sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat pagi.

"Perjalanan kereta tetap (normal)," kata Kepala Stasiun (KS) Gambir Rizki Afrida saat dihubungi di Jakarta, Kamis (13/6/2019) malam.

Terkait keamanan, Rizki mengatakan tidak ada pengamanan berlebih yang diberlakukan di Stasiun Gambir. "Untuk lain-lain di Stasiun Gambir seperti biasa," ujar dia seperti dikutip Antara.

Sementara itu, melalui unggahan di akun resmi Twitter-nya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengimbau para pengguna layanan kereta api yang akan melakukan perjalanan dari Stasiun Gambir pada Jumat ini untuk datang lebih awal.

"#SahabatKAI, mengantisipasi kemungkinan aksi massa di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, tanggal 14 Juni besok. Railmin imbau agar bisa datang lebih awal di Stasiun Gambir, untuk mengantisipasi kemacetan lalu-lintas dan keterlambatan naik KA," demikian unggahan di akun @KAI121.

Tak hanya lewat Ttwitter, melalui akun instagram, PT KAI juga mengunggah imbauan yang sama. Dalam unggahan Instagram Story, akun @kai121_ juga mengingatkan para pengguna layanan kereta api untuk mengecek jadwal kereta.

Diketahui, sidang perdana PHPU akan diadakan Jumat pagi. Selanjutnya, pada 17 hingga 21 Juni akan digelar sidang pembuktian. Kemudian, pada 28 Juni akan dilaksanakan sidang putusan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menegaskan, lembaganya independen dan tidak akan dapat diintervensi siapapun dalam menyidangkan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

2 dari 2 halaman

Larangan Kapolri

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah menegaskan tidak boleh ada aksi unjuk rasa di depan MK saat sidang berlangsung. Meski begitu, polisi tetap mengantisipasi jika tetap ada pergerakan massa-massa yang mengarah ke gedung MK.

"Saat ini kami melihat bahwa kemungkinan tetap ada massa yang menyampaikan aspirasi. Tapi tidak kita perbolehkan di depan MK. Karena mengganggu jalan umum, mengganggu ketertiban publik, dan mengganggu hak asasi orang lain," kata Tito di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Dalam sidang gugatan Pilpres 2019, pihak keamanan mempersiapkan 48 ribu personel gabungan untuk mengamankan sidang tersebut.

"Kami keseluruhan berkaitan dengan pengamanan ini ada 48 ribu personel gabungan TNI-Polri," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono.

48 ribu personel itu selain dari TNI-Polri juga termasuk personel dari Pemprov DKI Jakarta. Personel dari Pemprov itu seperti personel kesehatan, pemadam kebakaran dan lain sebagainya.