HEADLINE: Seperti Apa Pulau Reklamasi Jakarta Usai Anies Terbitkan IMB?

Liputan6.com, Jakarta - Tanpa menampakan diri, Jumat 14 Juni 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau D atau kawasan reklamasi Pantai Maju. Sikap itu berbeda kala Anies mengumumkan pencabutan izin reklamasi 17 pulau di teluk Jakarta yang bicara langsung ke publik.

"Faktanya itu sudah jadi daratan. Di empat kawasan pantai tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan hukum untuk sebanyak-banyaknya kepentingan publik," demikian bunyi pernyataan tertulis Anies Baswedan terkait IMB pulau reklamasi yang dikirimkan ke awak media.

Dengan terbitnya IMB, maka wajah Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta akan berubah dengan berdirinya 932 bangunan berupa rumah tinggal dan rumah kantor (rukan).

"IMB ini bukan soal reklamasi jalan atau berhenti, tapi IMB adalah soal izin pemanfaatan lahan hasil reklamasi dengan cara mendirikan bangunan. Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan. Jadi, IMB dan Reklamasi adalah dua hal yang berbeda," jelas Anies.

Pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna menilai, langkah Anies tergesa-gesa dalam menerbitkan IMB untuk pulau reklamasi. Alhasil, tujuan dari keputusan itu tidak jelas. 

"IMB ini IMB Andi Lau, antara dilema dan galau. Kalau tidak dikeluarkan pulau reklamasi tidak ada aktivitas," ungkap Yayat kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (17/6/2019).

Meski bangunan dan fasilitas di pulau reklamasi sudah jadi, Yayat pesimistis tujuan yang diidamkan Anies bakal terwujud. Menurutnya, fasilitas umum hanya akan dipakai oleh masyarakat yang hanya tinggal di hunian elite pulau reklamasi.

"Nah itu tadi karena ada kepentingan supaya pulau tidak mati. Kalau mau hidup, satu-satunya cara dengan mengeluarkan IMB. Tekanan jangan sampai bangunan mubazir, pulau mati, kemudian kalau bangunan jogging track siapa yang pakai? Yang mau memanfaatkan pasti yang tinggal di situ. Enggak mungkin orang jauh jauh ke sana mau lari-lari. Ongkosnya mahal," terang Yayat.

Yayat menyarankan, sebaiknya Pemprov DKI membuat rencana penggunaan tata ruang usai penerbitan IMB. Sehingga, IMB terlihat peruntukannya.

"Silakan tata ruangnya dibuat. Tapi saran saya adalah sempurnakan dulu rencana tata ruang induknya. Kan baru lah detailnya dibuatkan. PRK (Peraturan Rancang Kota) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tata ruang," kata Yayat.

Keputusan Anies menerbitkan IMB di pulau reklamasi juga disesalkan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi. Ia menganggap, langkah Anies ini sama dengan Gubernur terdahulu, yang pro terhadap reklamasi.

"Artinya, kami mau bilang Gubernur DKI Jakarta sampai saat ini juga tidak ada bedanya dengan pemimpin sebelumnya. Karena semuanya itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memaksakan reklamasi pantai utara Jakarta terus berjalan padahal seharusnya itu tidak boleh berjalan," kata Tubagus di kantornya, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Tubagus menganggap, argumentasi Anies terkait penerbitan IMB tidak jelas. Ia juga mempertanyakan, apakah Pemprov DKI sudah melibatkan tim ahli dalam menerbitkan IMB.

Apalagi IMB yang dikeluarkan ternyata masih berpedoman pada Pergub era Gubernur Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Pergub yang dimaksud ialah Pergub Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E.

Pergub ini memuat pasal yang sifatnya darurat. Dalam Pasal 9, disebutkan apabila Perda terkait Reklamasi terbit dan ditetapkan, maka secara otomatis Pergub harus menyesuaikan dengan Perda. Sedangkan risikonya ditanggung para pengembang pulau reklamasi.

"(a) Apabila Peraturan Daerah tentang Kawasan Strategis Pantura Jakarta ditetapkan, Peraturan Gubernur ini harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah dimaksud dan segala risiko atas hal tersebut menjadi tanggung jawab pengembang Pulau C, Pulau D dan Pulau E," bunyi pasal dalam Pergub itu.

"Untuk itu, alasan lainnya yang membuat Gubernur DKI memberikan IMB dengan alasan ketaatan dan good governance adalah mengada-ada," ujar Tubagus.

Menyikapi anggapan tak konsisten dengan janji kampanye untuk menghentikan reklamasi, Anies punya jawabannya. Menurut dia, semua kebijakan yang dibuat telah sesuai janji, yaitu (1) menghentikan reklamasi dan (2) untuk lahan yang sudah terjadi dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

"Itulah janji kami, dan kami konsisten memegang dan melaksanakan janji itu. Bayangkan bila kami tidak menghentikan reklamasi, maka kini sudah akan terbangun 17 Pulau, seluas Kabupaten Sukabumi, di Teluk Jakarta," ungkap Anies.

Kawasan hasil reklamasi yang dahulu tertutup eksklusif dan sepenuhnya dikuasai swasta hingga tidak boleh dimasuki siapapun tanpa izin mereka, ungkap Anies, kini telah menjadi kawasan yang dikuasai Pemprov DKI Jakarta dan menjadi kawasan terbuka yang bisa diakses publik. Bahkan sekarang, Jakarta akan punya pantai yang terbuka untuk umum dan bisa dinikmati semua warga.

"Saya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan prinsip good governance, sehingga aturan hukum yang ada, suka ataupun tidak, dilaksanakan secara konsisten. Dengan cara seperti ini, kami percaya bahwa janji bisa terlaksana dengan baik dan akan tercipta kepastian hukum bagi semua.

Anies mengaku ingin semua yang berkegiatan di Jakarta bisa belajar dari kasus ini untuk selalu mengikuti semua prosedur dengan benar dan tertib.

Terkait penggunaan pergub era Ahok no 206/2016, Anies menyatakan, bila mencabutnya agar bangunan rumah tersebut kehilangan dasar hukumnya, lalu membongkar bagunan tersebut, maka yang hilang bukan saja bangunannya tapi kepastian atas hukum juga jadi hilang.

"Bayangkan jika sebuah kegiatan usaha yang telah dikerjakan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu bisa divonis jadi kesalahan, bahkan dikenai sanksi dan dibongkar karena perubahan kebijakan di masa berikutnya. Bila itu dilakukan, masyarakat, khususnya dunia usaha, akan kehilangan kepercayaan pada peraturan gubernur dan hukum. Efeknya peraturan Gubernur yang dikeluarkan sekarang bisa tidak lagi dipercaya, karena pernah ada preseden seperti itu," jelas Anies.

Suka atau tidak terhadap Pergub 206/2016 ini, ungkap dia, faktanya pergub itu adalah sebuah dasar hukum. Lahan yang terpakai untuk rumah-rumah itu kira-kira hanya sebesar kurang dari 5% dari lahan hasil reklamasi.

"Adanya bangunan rumah-rumah itu adalah konsekuensi dari menghargai aturan hukum yang berlaku, melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik, dan ketaatan pada prinsip good governance," Anies menegaskan.

Saksikan video pilihan berikut ini: