Sofyan Basir Cabut Gugatan Praperadilan Korupsi PLTU Riau-1

KPK Kembali Periksa Sofyan Basir Terkait Suap PLTU Riau-1 — Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir tersenyum saat akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK. Jakarta, Selasa (11/6/2019). Sofyan Basir diperiksa sebagai tersangka terkait menerima suap dalam pembangunan proyek PLTU Riau-1. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Pengacara Direktur Utama PT PLN (Persero) nonaktif Sofyan Basir mencabut gugatan prapradilan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/6/2019). Permohonan itu lantas dikabulkan hakim tunggal Agus Widodo.

"Menyatakan permohonan praperadilan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL dinyatakan dicabut," kata Agus Widodo, Senin (17/6/2019).

Hakim soal Penetapan Tom Lembong Jadi Tersangka: Cukup Dinyatakan Ada Kerugian Negara yang Nyata
Hakim Tolak Praperadilan Tom Lembong Terkait Kasus Impor Gula
Jelang Putusan Praperadilan, Kejagung Tegaskan Proses Penyidikan Kasus Tom Lembong Sesuai Aturan

Pengacara tersangka, Soesilo Ariwibowo menjelaskan alasan pencabutan gugatan karena ingin fokus pokok perkara.

Sebab, berkas perkara kliennya saat ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Makanya pada 22 Mei 2019 kemarin mengajukan permohonan pencabutan praperadilan.

"Dengan pertimbangan untuk fokus ke pokok perkara dan ternyata proses di KPK sangat cepat dalam waktu 14 hari sudah tahap 2. Saya juga sudah menerima berkas pelimpahan ke PN Jakarta Pusat," terang dia.

Sebelumnya, Dirut nonaktif PT PLN Sofyan Basir, tersangka kasus korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1, mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sofyan resmi mengajukan praperadilan pada Rabu 8 Mei 2019 dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL terhadap termohon, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi c.q. pimpinan KPK dengan klarifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Dalam petitum permohonan praperadilan Sofyan Basir, disebutkan misalnya dalam provisi menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari pemohon untuk seluruhnya.

Selanjutnya, memerintahkan termohon untuk tidak melakukan tindakan hukum apa pun. Termasuk melakukan pemeriksaan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tidak melimpahkan berkas perkara dari penyidikan ke penuntutan dalam perkara.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Direktur Utama PLN Sofyan Basir sebagai tersangka. Sofyan diduga terlibat dalam korupsi pembangunan PLTU Riau-1 yang melibatkan mantan anggota Komisi VII Eni Saragih dan mantan Menteri Sosial Idrus Mar...