Lembaga Lingkar Istana Minta Tambahan Anggaran Tahun 2020

Liputan6.com, Jakarta - Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Haryono.

Dalam rapat itu, ketiga lembaga negara tersebut mengusulkan penambahan anggaran untuk tahun 2020. Kementerian Sekretariat Negara mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 615.168.584.000 dengan pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp 2.104.476.045.000.

Jika dirinci, tambahan anggaran itu untuk Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Pasukan Pengamanan Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, Kantor Staf Presiden, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selain itu, KSP mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 615.168.584.000 dengan pagu indikatif tahun 2020 Rp 76.584.364.000. Kepala KSP, Moeldoko mengatakan, pagu yang disediakan pemerintah belum bisa mencukupi anggaran belanja.

"Pagu indikatif belum memenuhi kebutuhan belanja karena itu KSP telah mengajukan usulan tambahan anggaran pada Mesesneg Rp 30.884.198.000," kata Moeldoko.

Sedangkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 80.886.106.000 dengan pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp 296.559.039.000. Ia mengatakan, penambahan itu diperlukan karena ada penambahan pegawai.

"Kenapa harus ada penambahan, untuk THR aja tidak cukup karena ada penambahan (pegawai) tadi," ungkap Pramono.

Terkahir, BPIP mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 187.115.780.000 pagu indikatif tahun 2020 hanya Rp 216.998.054.000. Penambahan anggaran ini untuk menjalani program-program penguatan Pancasila.

Komisi II DPR telah menerima serangkaian tambahan anggaran itu. Usulan penambahan anggaran itu nantinya akan di bawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.

"Komisi II DPR akan membahasnya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN 2020 selanjutnya," ucap Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali.