MK Lanjutkan Sidang Sengketa Pilpres Besok, Hadirkan 15 Saksi dari Prabowo

Sidang sengketa hasil Pilpres 2019 hari ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mendengarkan jawaban dari termohon, Bawaslu dan pihak terkait.

"Pemeriksaan persidangan namanya. Mulai jam 09.00 WIB agendanya mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait, dan keterangan Bawaslu. Agendanya itu," kata Kabag Humas MK Fajar Laksono di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Komisioner KPU Hasyim Asyari menyebut KPU membawa jawaban sebanyak 300 halaman. Jawaban KPU juga termasuk membahas status cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas syariah di Bank anak BUMN.

Hasyim mengatakan, kurang lebih ada 6.000 alat bukti dalam persidangan. "Yang jelas 12 Juni lebih dari 6.000 dokumen alat bukti berupa dokumen surat," ucap dia.

KPU optimistis akan jawaban dan sidang kali ini.

Melalui kuasa hukumnya, Ali Nurdin, KPU meminta Majelis Hakim MK menolak permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi.

"Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ali dalam sidang di Gedung MK, Selasa (18/6/2019).

Begitupula dengan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin menjadi pihak terkait dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 yang dimohonkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam eksepsinya, Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra meminta majelis hakim MK menyatakan permohonan Prabowo-Sandi tak dapat diterima.

"Sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)," ungkap Yusril di Ruang Sidang MK, Senin (18/6/2019).