Mantapkan Persiapan Kongres V, PDIP Bahas Masalah Politik dan Hukum dengan Pakar

5 Perintah Megawati ke Kader PDIP Jelang Pencoblosan — Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memberi keterangan terkait Pemilu 2019 saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (16/4). Kelima, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan jajarannya memenangkan pilpres dan pileg sebagai satu tarikan napas perjuangan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - DPP PDIP melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), membahas hal-hal strategis terkait politik dan hukum bersama sejumlah pakar. Adapun yang diundang antara lain, Mahmud MD, Bambang Kesowo, dan Gayus Lumbuun.

"Kami terus berdialog dengan para pakar. Partai sesuai kebijakan ketua umum, Ibu Megawati Soekarnoputri, memperkuat tradisi intelektualnya, memelopori tugas pembelajaran partai," ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Dia menegaskan, pembahasan isu strategis ini sebagai persiapan untuk Kongres V PDIP yang rencananya dilaksanakan selama 8-10 Agustus di Bali. Hasto menerangkan apa yang dibahas tersebut, juga dirancang dengan melihat berbagai persoalan hukum saat ini.

Menurut dia, semua itu dirancang melalui pendekatan ideologis, konstitusional, sosiologis, hingga pada sistem harmonisasi, tranformasi kelembagaan. Juga mengambil referensi dari berbagai undang-undang.

"Kesemuanya akan dituangkan dalam sikap politik dan program perjuangan partai untuk diputuskan dalam Kongres V PDIP," ungkap Hasto.

2 dari 2 halaman

Berlandaskan Pancasila

PDIP Gelar Rakornas — Sekjen PDIP Hasto Kristyanto bersama Wasekjen Eriko Sotarduga saat Rakornas pemenangan Pileg dan Pilpres 2019 di kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (1/12). Rakornas mengambil tema 'Berjuang Untuk Kesejahteraan Rakyat'. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Dia mengatakan, desain politik-hukum PDIP ini bertitik tolak dari Pancasila sebagai ideologi negara, dasar dan tujuan bernegara, pandangan hidup bangsa, the way of life. Apalagi, lanjut Hasto, Pancasila adalah jiwa dan kepribadian bangsa dalam prinsip Gotong Royong.

"Politik hukum membumikan Pancasila ini ditujukan untuk mencapai tujuan bernegara seperti melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan aktif dalam membangun persaudaraan dunia," pungkas Hasto.