Sepinya Pertanyaan Saat Said Didu Jadi Saksi Sidang Sengketa Pilpres di MK

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu hadir sebagai saksi dari pihak Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun tidak ada banyak pertanyaan yang diajukan dari pihak termohon maupun pihak terkait.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak termohon melalui kuasa hukumnya Ali Nurdin hanya mengonfirmasi soal ada tidaknya aturan pejabat BUMN. Menurut Said, aturan tentang pejabat BUMN sudah diatur dalam Undang-Undang Tipikor dan Pemilu.

KPU sebagai pihak termohon tidak sependapat dengan penjelasan Said. Ali mengatakan, Undang-Undang Tipikor yang dijadikan landasan oleh Said tidak hanya menyasar pejabat BUMN, dikarenakan dalam undang-undang rasuah bisa menjerat siapapun yang melakukan korupsi atau memperkaya diri sendiri jika di dalamnya merugikan keuangan negara.

Sedangkan substansi Undang-Undang Pemilu bagi pejabat BUMN, menurut Ali, adalah mengatur tentang kewajiban melapor harta kekayaan, bukan mengatur seseorang mundur dari jabatan BUMN.

"Apakah pada zaman Anda muncul aturan menteri yang mengatur pejabat BUMN?" tanya Ali dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/6/2019) malam.

"Ada surat dari Kementerian BUMN nama-nama pejabat-pejabat BUMN ke KPK," jawab Said.

"Itu kan surat dari kementerian tetapi ada aturannya enggak?" tanya Ali.

"Saya tidak temukan nomenklaturnya kecuali di Undang-Undang Tipikor," jawab Said.

"Berarti tidak ada aturan kementerian terkait," ujar singkat Ali.

Saksikan video pilihan berikut ini: