Tak Sepaham Usulan ICW, Jaksa KPK: Siapa Saja Berhak Jadi Pimpinan

KPK Rilis Indeks Penilaian Integritas 2017 — Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). KPK merilis Indeks Penilaian Integritas 2017. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Asri Irwan menanggapi pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menolak Kejaksaan dan Polri mengirimkan delegasi pada bursa pimpinan KPK.

Menurut Asri, jaksa pada hakekatnya adalah pengendali penanganan perkara mulai dari tahap pra-adjudication, adjudication dan post-adjudication, sehingga eksistensinya sebagai salah satu unsur pimpinan di KPK adalah penting.

"Siapapun memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai salah satu unsur pimpinan KPK. Perlu kami sampaikan bahwa KPK adalah milik kita semua, bukan milik sekelompok orang," kata Asri lewat siaran pers, Minggu (23/6/2019).

Meski demikian, Asri tidak ingin menyebut nama jaksa yang menurutnya memiliki kapabilitas masuk dalam bursa pimpinan KPK. Sebab, PJI perwakilan KPK ingin menjaga independensi dan profesionalitas terhadap publik.

"Kami tidak akan mengajukan nama-nama jaksa yang memiliki integritas dan kompetensi keilmuan hukum dan teknis, untuk menjaga profesionalisme kami sebagai jaksa KPK yang independen," katanya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Para calon pimpinan atau capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalani serangkaian assessment test di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Kesehatan. Ketua Pansel KPK Destry Damayanti menyatakan, mayoritas capim KPK kesulitan dalam menghadapi t

2 dari 2 halaman

Tolak Jaksa Pimpin KPK

Sebelumnya diberitakan, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, hasil data Lembaga Survei Indonesia pada akhir tahun lalu menyebut, Kejaksaan berada di urutan bawah dalam hal tingkat kepercayaan publik.

Karenanya, ICW meminta kepada Jaksa Agung HM Prasetyo untuk tidak berbondong-bondong mengirimkan delegasinya ke dalam bursa calon pimpinan KPK.

"Atas dasar itu, rasanya tepat menolak keberadaan unsur penegak hukum tertentu menduduki jabatan tertinggi di KPK," kata Kurnia lewat rilisnya, Sabtu 22 Juni 2019.

Kendati begitu, ICW mengamini bahwa memang tidak ada aturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa Pimpinan KPK terbatas untuk instansi penegak hukum tertentu.