Menanti Akhir Jokowi Vs Prabowo di Ujung Palu Konstitusi

Liputan6.com, Jakarta - Lima hari sudah Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa hasil Pilpres 2019. Sejumlah bukti, saksi, dan ahli telah dihadirkan para pihak di hadapan mahkamah.

Mulai 24 hingga 27 Juni, MK akan melakukan rapat pemusyawaratan hakim. Sidang putusan akan digelar MK paling lambat 28 Juni.

"Insyaallah, tunggu saja, 28 Juni (putusan) paling lambat," kata Ketua MK Anwar Usman di Jakarta, Sabtu 22 Juni.

Ketua Konstitusi Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi memprediksi MK akan menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Prediksi ini dikaitkan dengan keterangan ahli dan saksi tim Prabowo-Sandiaga yang lemah dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK.  

Sejumlah keterangan ahli dan saksi yang dianggap lemah antara lain, soal daftar pemilih tetap (DPT) siluman, data invalid di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU dan ketidaknetralan kepala daerah.

"Ya kalau petimbangan keterangan saksi DPT menurut saya itu ditolak MK. Kalau model soal Situng pasti ditolak. Karena apa? Situng bukan penentu hasil Pemilu," ujar Veri dalam Pemaparan Hasil Mini Research: Perbandingan Dalil Pihak-Pihak, Alat Bukti dan Ketentuan Perundang-Undangan Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden 2019 di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2019).

Terkait tuduhan BPN Prabowo-Sandiaga bahwa kepala daerah melakukan pelanggaran Pemilu juga tidak bisa dibuktikan. Contoh kasus, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah lain yang menyatakan dukungan kepada pasangan capres-cawapres 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. 

Menurut Veri, saksi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak bisa meyakinkan hakim MK bahwa Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah melanggar UU Pemilu. Di samping itu, kasus deklarasi dukungan Ganjar Pranowo kepada Joko Widodo-Ma’ruf Amin sudah ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam putusan Bawaslu, Ganjar Pranowo dianggap tidak melakukan pelanggaran pidana atau administratif Pemilu. Melainkan hanya melakukan pelanggaran etika dalam UU Pemerintahan Daerah.

"Soal mas Ganjar Pranowo dan beberapa kepala daerah itu sudah ada bantahan juga sebenarnya dari Bawaslu. Karena itu sudah diproses oleh Bawaslu," ucapnya.

Veri kemudian menyinggung keterangan ahli Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jaswar Koto bahwa terdapat data invalid dalam Situng KPU. Menurut Veri, seharusnya data Situng KPU tidak dipersoalkan di MK. Sebab, hasil Pilpres 2019 tidak ditentukan oleh Situng melainkan berdasarkan rekapitulasi suara berjenjang dari tingkat TPS sampai KPU RI. 

"Mungkin yang modelnya begitu MK mengatakan masalah ini ada pada administratifnya tapi tidak terkait dengan hasil Pemilu. Jadi secara adminsitratif sangat mungkin itu dikoreksi," kata dia.

Senada dengan Veri, Direktur Pusat Studi Konstitusi ( PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menilai gugatan yang dilayangkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal ditolak MK. Selain keterangan ahli dan saksi yang tidak kuat, menurut Feri banyak data-data yang disampaikan dalam persidangan tidak valid. 

"Dari fakta-fakta persidangan, saya menilai saksi dan ahli memang lemah dalam membuktikan dalilnya," kata dia. 

Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 2 Oktober1980 ini juga mempertanyakan isi petitum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dia menyebut 15 poin dalam petitum tersebut sangat tidak berkesesuaian antara satu dengan lainnya. Misalnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta MK memutuskan pemungutan suara ulang (PSU), di sisi lain mendesak MK agar mengganti komisioner KPU. 

"Saya tanya, kalau dikabulkan semua, minta PSU tapi minta juga seluruh komisioner KPU diberhentikan. Kalau dikabulkan semua siapa yang mau melakukan PSU. Jadi ada yang enggak logis," tegasnya.

Sementara itu, Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti meyakini hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berdasarkan fakta persidangan. Bukan berdasarkan asumsi atau imajinasi para saksi atau ahli Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Hakim nanti akan menyimpulkannya, melihat fakta," kata Bivitri.

Dari kajian Bivitri, selama persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK berlangsung, ahli dan saksi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak mampu membuktikan tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pilpres 2019. Mereka juga tidak bisa menjelaskan kepada hakim MK berapa total suara yang dicurangi kubu 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Bivitri melanjutkan, hakim MK dalam mengambil putusan tidak bisa menggunakan asumsi pribadi dengan mendengarkan keterangan saksi. Harus ada bukti otentik dari para saksi yang mendukung dalil-dalil dalam gugatan. 

"Jadi katakanlah ada kecurangan, dicobloskan 15 suara. Nah tidak bisa hakim berasumsi 'oh berarti 15 x 810.329 TPS sama dengan segini'. Tidak bisa. Jadi tidak bisa dengan metode sampling," ujarnya.

"Hakim itu harus betul-betul melihat semua hal yang dibuktikan oleh pemohon dan kemudian diperiksa silang oleh termohon dan juga pihak terkait. Dan harus membuktikan bahwa itu semua fakta sehingga keputusan bisa diambil," imbuhnya.

Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) ini sepakat bila kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta MK tidak menjadi mahkamah kalkulator. Namun, dia mengingatkan berdasarkan Undang-undang tugas MK menyelesaikan sengketa hasil bukan proses Pemilu. 

Ini sekaligus menjawab 15 isi petitum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mendesak MK mendiskualifikasikan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin hingga meminta MK mengganti seluruh komisioner KPU. 

"Apakah anggota KPU semuanya bisa dipecat atau digantikan tempatnya adalah DKPP bukan MK," tegas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: