Anies Sebut Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Sudah Sesuai Aturan

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan bahwa keputusannya menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau D, Teluk Jakarta, sudah sesuai ketentuan yang ada.  

"Dan kita hormati itu (protes) adalah hak setiap warga negara, dan kewajiban kita adalah menegakkan aturan sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Karena itulah tugasnya dari pemerintah memastikan bahwa aturan dijalankan dengan benar," tutur Anies di Gedung DPRD D KI, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Anies pun tidak mau menanggapi rencana hak interpelasi yang ingin diajukan angota DPRD DKI terkait IMB. Sebab, dia yakin prosedur terkait penerbitan IMB sudah dilakukannya sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga tidak ada masalah.

Anies juga enggan berkomentar soal kritik dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok soal penerbitan IMB.

"Nanti saya komentari tertulis saja," tegasnya.

Anies mengklaim, penataan 4 dari 17 pulau reklamasi juga sudah dibahas lewat Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Sementara, 13 pulau lainnya dipastikan tidak akan dilanjutkan pembangunannya.

"Dan ini juga salah satu syarat untuk memastikan bahwa nomor satu, reklamasi sudah tidak lagi masuk di dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Kalau tidak masuk dalam RPJMD artinya dia tidak lagi dilaksanakan," ungkapnya.

"Kemudian yang kedua, dalam revisi RTRW saat ini RTRW yang lama di dalam peta wilayah Jakarta ada 17 pulau di peta itu. Karena itu nanti dalam revisi hanya tinggal 4 yang masih ada, yang sudah ada. Dan yang tidak ada itu akan dihapuskan. Lalu begitu juga turunannya RDTR, di situ nanti diatur seperti itu juga," dia mengakhiri.

Saksikan video pilihan berikut ini: