HEADLINE: 47 Ribu Aparat Kawal Sidang MK, Jangan Lagi Ada Rusuh Massa

Karopenmas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo sebelumnya mengimbau semua pihak agar tidak mengerahkan massa ke Gedung Mahkamah Konstitusi saat sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK.

"Polri mengimbau untuk tidak melakukan mobilisasi massa ke MK karena semua tahapan PHPU sudah pada jalur konstitusional," kata Dedi, Minggu 23 Juni 2019.

Hal itu karena menurut dia, bisa mengganggu proses jalannya sidang perselisihan Pemilu di MK yang waktunya terbatas. Menurutnya, pelarangan ini untuk mencegah terjadinya kericuhan yang berujung korban seperti pada peristiwa 21-22 Mei 2019.

Istana juga angkat bicara soal ini. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai aksi itu tidak perlu dilakukan. Mantan Panglima TNI ini lantas mempertanyakan, apa tuntutan pihak terkait dalam aksi mengawal putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2019.

"Ya jangan lah, mau apalagi? Masyarakat ingin damai lah," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6/2019).

Dia meminta PA 212, GNPF dan sejumlah organisasi itu tidak menggelar aksi di depan MK. Selain mengganggu aktivitas warga DKI Jakarta, aksi mengawal putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2019 dianggap sia-sia.

"Ditekan apapun MK kan enggak bisa. Imbauan saya jangan lah, hormati proses hukum, yang paling penting lagi adalah beri kesempatan masyarakat untuk hidup tenang," imbuhnya.

Sementara itu Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva juga meminta seluruh pihak untuk tidak melakukan aksi massa saat sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

"Tunggu sajalah putusan lembaga pengadilan ya," kata Hamdan, Sabtu 22 Juni 2019.

Hamdan menambahkan, jika tetap ada kelompok yang melakukan aksi unjuk rasa, diharapkan dilakukan secara damai dan teratur.

"Halalbihalal di rumah sajalah untuk apa juga halalbihalal di lapangan," kata Hamdan yang juga Ketua Umum Syarikat Islam ini

Tokoh lainnya yang tak kalah lantang menyeru datang dari Azyumardi Azra. Guru Besar UIN Syarief Hidayatullah, ini menilai aksi tersebut akan menimbulkan kegaduhan dan kekerasan.

"Rakyat sudah lelah dengan kegaduhan politik, apalagi dengan membawa agama," kata dia menanggapi rencana aksi alum 212 saat sidang putusan MK, Senin (24/6/2019).

Azyumardi meminta semua pihak agar menunggu keputusan MK dengan tenang. Ia pun menduga Aksi 212 itu bukan agenda halalbihalal, namun lebih bertujuan untuk kepentingan politik tertentu.

"Aksi massa itu, bukan halalbihalal atau silaturahmi. Sebaiknya berhenti memelintir istilah-istilah acara keagamaan untuk politik dan kekuasaan," kata cendekiawan muslim ini.

Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang sengketa Pilpres 2019 selama lima kali. Sejak 14 hingga 21 Juni 2019, sejumlah barang bukti, saksi dan ahli dihadirkan para pihak di sidang Mahkamah.

Selanjutnya, pada 24 Juni hingga ke depan, MK melakukan rapat pemusyaratakan hakim. Hasil pertemuan itu nantinya dituangkan dalam putusan sidang yang akan digelar pada Kamis 27 Juni 2019.

"Ya, berdasarkan keputusan RPH hari ini, sidang pleno pengucapan putusan akan digelar pada Kamis, 27 Juni 2019 mulai pukul 12.30 WIB," ujar Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono Soeroso saat dihubungi Liputan6.com, Senin (24/6/2019).

Menurut dia, MK mulai hari ini akan memberitahukan kepada para pihak agar menghadiri sidang putusan pada 27 Juni.

"Siang ini juga, surat panggilan sidang kepada para pihak sudah disampaikan," kata Fajar.

Menyikapi hasil keputusan MK nanti, ketua tim hukum pasangan Joko Widodo-Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, akan menghormati dan menerima apa pun putusan Majelis Hakim MK.

"Apapun putusan Mahkamah Konstitusi akan kami hormati dan terima dengan baik," ujar Yusril di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 21 Juni 2019.

Ia mengaku bersyukur atas kesempatan menyampaikan berbagai bukti, sanggahan maupun argumen dalam persidangan. Semua saksi, ahli, maupun alat bukti telah disaksikan masyarakat Indonesia. Persidangan ini, lanjut Yusril, diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang adil.

Yusril kemudian mengutip surat An-Nissa ayat 135 yang terukir dan terpampang di luar ruang sidang. Ayat ini berisi mengenai upaya menegakkan keadilan.

"Mudah-mudahan ayat itu menjadi pedoman bagi Majelis Hakim yang mulia, bagi kita semua," ujar Yusril.

Sikap yang sama juga disampaikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Apapun hasil keputusan MK, BPN akan menerimanya.

"Seperti yang disampaikan Pak Prabowo, apapun hasilnya, kami hormati keputusan konstitusional," kata Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak, Jakarta, Senin 24 Juni 2019.

Dahnil berharap masyarakat pendukung Prabowo-Sandi bisa menerima apapun hasil putusan MK nanti. Hal tersebut sesuai dengan imbauan dari capres Prabowo Subianto.

"Seperti Pak Prabowo sampaikan bahwa upaya akhir kami adalah konstitusional melalui MK dipimpin Mas BW (Bambang Widjojanto), untuk relawan pendukung masyarakat kami imbau lakukan kegiatan damai berdoa dan sebagainya," kata dia.

Sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta semua pihak untuk sabar menanti keputusan penting itu. Rakyat hendaknya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memutuskan sengketa Pilpres tersebut.

"Semua harus mampu menahan diri, sekarang kita serahkan kepada Mahkamah, dan kita menyiapkan diri semuanya untuk bisa menerima putusan Mahkamah, apa pun, termasuk penyelenggara pemilu," ujar Ketua KPU Arief Budiman di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat 21 Juni 2019.

Ia meminta seluruh pihak untuk mempercayakan MK untuk menyelesaikan sengketa Pilpres 2019 ini. Dan KPU yakin, MK akan memutuskan masalah ini dengan seadil-adilnya.

Menurut dia, seluruh proses persidangan telah sesuai dengan ketentuan, sehingga saat ini hakimlah yang akan melakukan pembahasan dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH).

"Seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuannya, jadi semua pihak diberi kesempatan yang sama. Tinggal sekarang mahkamah melanjutkan dengan mempelajari, melihat, meneliti alat-alat bukti yang sudah diserahkan oleh para pihak, baik dari pemohon termohon terkait dan Bawaslu," kata Arief.

Arief meminta jajarannya untuk menerima putusan MK nanti. Selain itu, KPU beserta jajarannya di seluruh Indonesia diharapkan dapat menahan diri dalam menunggu hasil putusan.

"Apa pun perintah Mahkamah, kan kita tidak tahu putusan itu nanti seperti apa. Sudah, semua harus mampu menahan diri. Kita serahkan kepada Mahkamah. Kita terima hasilnya dengan berbesar hati," sambungnya.