Kata Ma'ruf Amin soal Jatah Menteri untuk NU

Ma'ruf Amin Hadiri Agenda Rapat Rutin MUI — Calon Wakil Presiden dari nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin memberikan keterangan kepada awak media saat tiba untuk memimpin rapat rutin bersama petinggi dan anggota MUI di Jakarta, Selasa (13/11).(Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Nahdlatul Ulama (NU) meminta jatah menteri di kabinet yang akan dibentuk capres Joko Widodo atau Jokowi. Calon wakil presiden Ma'ruf Amin pun buka-bukaan soal hal ini.

Dia mengatakan, belum ada nama kandidat menteri yang diajukan dari kalangan NU. Namun, dia mengklaim ada sejumlah nama yang sudah dikantonginya.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri halalbihalal di kantor PBNU, Jakarta. "Belum, itu masih dikantongi," kata Ma'ruf, Senin, 24 Juni 2019 malam.

Namun, saat ditanya soal nama-nama di kantongnya itu, Ma'ruf Amin hanya tersenyum.

Sebelumnya, Rais Aam PB NU Miftachul Akhyar mengatakan, pihaknya selalu menyiapkan kader terbaik jika diminta menjadi menteri. Hal ini menyikapi isu adanya perombakan kabinet serta kabinet baru di pemerintahan 2019-2024 mendatang.

"Sebetulnya, kalau siap sejak dulu siap. Cuma geraknya ini yang jadi kalau persiapan itu sebetulnya banyak kader-kader itu, tapi kapan maju jalannya kan gitu. Hanya siap saja, enggak maju-maju," ucap KH Miftachul di Jakarta, Minggu, 23 Juni 2019.

2 dari 2 halaman

Ada Permintaan dari Jokowi

Didampingi Ketum Parpol, Jokowi Jelaskan Hasil 12 Lembaga Survei — Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin didampingi sejumlah pimpinan partai politik pendukung memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan tertutup di Plataran Menteng, Jakarta, Kamis (18/4). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Miftachul Akhyar tak menepis memang ada permintaan dari Presiden. "Ya memang ada. Tapi nantilah itu, kita lihat," jelas Miftachul.

Sementara itu, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali) menegaskan tidak ada dukungan politik yang gratis. Dia mengusulkan tambahan menteri dari kalangan NU.

"Tidak ada dukungan politik yang gratis," tegas Gus Ali.