KPK Sebut Pemindahan Napi Korupsi ke Nusakambangan untuk Bantu Kemenkumham

Terkait Kecelakaan Setya Novanto, KPK Angkat Bicara — Juru bicara KPK, Febri Diansyah memberikan keterangan kepada awak media di Gedung KPK, Kamis (17/11). Keterangan tersebut terkait Kecelakaan yang dialami Ketua DPR Setya Novanto pada Kamis (16/11) sore. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin agar napi kasus korupsi dipindah ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Keinginan ini mencuat usai terpidana korupsi e-KTP Setya Novanto tepergik pelesiran.

Juru Bicara KPK menyebut, pemindahan beberapa napi korupsi ini untuk memperbaiki kredibilitas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) yang ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

"Bahwa yang dilakukan KPK ini bersama Dirjen PAS adalah untuk memperbaiki kredibilitas Kementerian Hukum dan HAM. Jadi itu yang perlu dipahami, KPK melalui tugas pencegahan sedang membantu Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan kredibilitas dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Lagipula, pencetus wacana Lapas Nusakambangan akan diisi oleh napi kasus korupsi muncul dari pihak Ditjen Pas Kemenkumham. KPK, lanjut dia, hanya memberikan rekomendasi sebagai bagian perbaikan tata kelola lapas.

"Jadi yang menyusun rencana aksi adalah pihak Ditjen Pas. Mereka yang menyusun secara rinci tahapan tahapannya bulan perbulan termasuk bulan Juni ini," kata Febri.

2 dari 2 halaman

Berharap Teralisasi 2020

KPK Tetapkan Komisi V DPR RI Yudi Widiana Tersangka TPPU — Jubir KPK Febri Diansyah saat konfrensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/2). Dugaan TPPU Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia terkait proyek pembangunan ruas jalan pada Kementerian PUPR di daerah Maluku dan Maluku Utara. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Dengan begitu, Febri berharap awal 2020 mendatang, Ditjen Pas Kemenkumham sudah merealisasikan pemindahan napi korupsi ke Nusakambangan. Terutama napi yang kerap berulah.

"Tentu proses persiapannya dimulai dari sekarang, pengajuan nama (napi yang akan dipindahkan) dan lain-lain. Jadi bukan KPK yang mengajukan nama, tapi pihak Dirjen PAS yang mengajukan nama yang akan dibahas bersama," kata Febri.

Oleh karena itu, Febri menyarankan agar Kemenkumham segera merealisasikan aksi tersebut. Menurut Febri, jangan sampai Kemenkumham tidak merealisasikan perbaikan pengelolaan lapas.

"Jangan sampai pihak Kementerian Hukum dan HAM sendiri yang mendelegitimasi perbaikan dan perubahan yang sudah dilakukan di Nusakambangan tersebut," kata dia.

Hasil OTT, KPK Tahan Enam Orang dan Tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai Tersangka

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Napi Korupsi
Napi Korupsi ke Nusakambangan