Ditjen PSP Sebut Kopi Arabika Cocok Jadi Komoditas untuk Trans Papua

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy memimpin rapat koordinasi pengembangan perluasan areal daerah penyangga Trans Papua, Selasa 25 Juni 2019.

Rapat itu dihadiri oleh Tim Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Pemda Kabupaten Mimika (Sekda, Asisten II, Kepala dinas Pertanian), Pemda Kabupaten Intan Jaya (Kepala Bappeda, Kadistan), Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua.

Selain itu, hadir juga Direktorat Komoditas seperti Direktur Aneka Kacang dan Umbi, Ditjen Tanaman Pangan, Perwakilan Direktorat Perbenihan Ditjen Hortikultura, Perwakilan Direktorat Tanaman tahunan dan Penyegar, Ditjen Perkebunan dan Para esselon II Lingkup Ditjen PSP.

Sarwo Edhy mengatakan ada beberapa kritikal poin dalam usaha tani. Diantaranya lahan, sarana dan pra sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen dan biaya tinggi serta perubahan iklim.

"Untuk itu, dalam rangka pengembangan potensi lahan di wilayah Propinsi Papua, maka kepastian status lahan sebaiknya dapat dijamin clear dan clean guna pengembangan komoditas secara berkelanjutan," ujar Sarwo Edhy di Jakarta, Selasa (25/6).

Untuk itu, Tim Staf Khusus Presiden akan memastikan status penggunaan lahan sehingga tidak menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan potensi sumber daya lahan untuk pengembangan komoditas pertanian di wilayah Kabupaten Mimika dan Kabupaten Intan Jaya.

Menurut Sarwo Edhy, kopi arabika merupakan salah satu komoditas yang sangat sesuai untuk wilayah pegunungan. Untuk itu, akan diupayakan penanaman kopi sepanjang jalur Trans Papua dengan mengutamakan pada ketersediaan sumber daya manusia (petani).

"Pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura akan diupayakan guna memenuhi kebutuhan akan pangan pokok," tambahnya.

Untuk itu, akan ada koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah sebagai tindak lanjut rapat. Selain itu juga akan dibentuk tim kerja guna melakukan aksi ke depan, peninjauan lokasi.

Staf khusus juga akan melaporkan ke presiden terkait peresmian jalan trans dan pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan pada Agustus 2019.

"Harapannya, Trans Papua memiliki makna dalam mendorong tumbuhnya pengembangan ekonomi komoditas dan melayani komunitas lokal di wilayah terpencil," katanya.

Dari sisi hulu, Kementan memperluas titik-titik produksi. Sementara di sisi hilir sudah dijalankan oleh beberapa mitra, sehingga ke depannya perlu disinkronkan dan disinergikan.

"Ke depan kami akan mengembangkan bagaimana orang Papua bisa hidup dengan pertanian yang sudah mereka miliki," jelasnya. 

(*)