HEADLINE: Jokowi 2 Periode Usai Putusan MK, Bakal Gandeng Bekas Lawan?

Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Usman Kansong mengajak semua pihak bekerja sama membangun bangsa dan menjaga suasana damai usai putusan sengketa pilpres di MK.

"MK sudah membacakan putusan. Apa pun itu, kita harus menerima karena keputusan tersebut bersifat final dan mengikat," ucapnya kepada Liputan6.com, Kamis (27/62019).

Pihaknya ingin pasca-putusan MK ini, segera ditemukan titik temu antara Jokowi dan Prabowo demi kebaikan bangsa.

"Kita sejak awal ingin Pak Jokowi dan Pak Prabowo bertemu karena itu akan menjadi simbol. Itu akan diikuti pendukung di bawah," ujarnya.

Dia berharap, pertemuan bisa segera berlangsung usai MK membacakan putusan sengketa hasil Pilpres.

"Bila perlu besok, bila perlu ya. Tapi persoalannya Pak Jokowi akan berangkat ke Osaka malam ini, ada G20. Mungkin ya setelah tiba di Tanah Air bisa kita lakukan pertemuan. Atau sebelum berangkat, bisa saja ketemu di Halim, misalnya," tambah dia. 

Jokowi, kata Usman, jauh hari sebelum putusan MK sudah mengatakan keinginannya untuk bertemu Prabowo. Hal itu ditegaskan capres petahana itu dengan cara mengirim utusan langsung.

"Kita juga lobi-lobi, TKN dengan BPN sudah bertemu. Sudah ada semacam kesepahaman bahwa setelah ini, yuk kita rekonsiliasi," tambahnya.

Seruan serupa dilontarkan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding. 

"Keputusan MK sudah dibacakan. Mari kita terima," ucapnya, Kamis (27/6/2019).

Menurutnya, tidak ada alasan menolak putusan MK. Sebab, hakim yang ada di lembaga konstitusi tersebut adalah orang-orang independen, profesional dan berintegritas.

"MK ini dipilih oleh kita, institusinya dibentuk oleh kita lewat Undang-Undang Dasar. Jadi, kalau tidak dipercaya, siapa lagi yang akan mengatur negara ini, terutama dalam konteks hukum," ujar Karding.

Karding pun mengajak para pihak yang berseteru untuk bergandeng tangan membangun bangsa ke depan. Menurutnya, tujuan semua pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah bagaimana kesejahteraan dan keadilan rakyat tercapai.

"Dan itu hanya bisa dilakukan dengan bergandengan tangan bersama-sama, apakah berfungsi sebagai koalisi atau oposisi," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku, ia sepakat soal harus perbaikan bersama untuk kehidupan sosial bernegara usai Pilpres 2019. Hanya, untuk melakukan hal tersebut tidak berarti harus berkoalisi dengan pemerintah.

"Koalisi pemerintah dan oposisi harus seimbang dalam lembaga legislatif," kata Mardani di Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Menurutnya, dalam sebuah negara yang sehat perlu demokrasi yang sehat. Salah satunya dengan menyeimbangkan jumlah koalisi pemerintah dan oposisi.

"Check and balance lebih penting agar kebijakan pemerintah bisa tepat sasaran dan pro-rakyat yang totalnya 260 juta, bukan kepada pemilihnya saja," ungkapnya.

PKS sendiri, tambah Mardani, dari awal menegaskan akan tetap berada di barisan opisisi, yakni Koalisi Adil Makmur yang mendukung Prabowo-Sandiaga.

"PKS akan istiqamah bersama Koalisi Indonesia Adil Makmur apapun keputusan MK," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mengajak masyarakat Indonesia untuk kembali bersatu usai putusan MK. Dia pun mengucapkan selamat kepada Jokowi-Ma'ruf usai MK menyatakan menolak seluruh gugatan yang diajukan Prabowo-Sandiaga.

"Selamat ya Kangmas Joko Widodo yang terpilih kembali dalam Pilpres 2019 secara demokratis. Selamat bekerja dan tuntaskan janji-janji kampanye Kangmas untuk rakyat," ucap Arief dalam keterangannya, Kamis (27/6/2019).

Dia menuturkan, ini adalah kemenangan Indonesia. Dan dia mengajak masyarakat Indonesia untuk kembali bersatu.

"Hati kita Indonesia pemenangnya adalah Indonesia. Mari bersatu kembali membangun bangsa dan negara. Kita punya hati ya sama. Hatiku, hatimu, Indonesia," ungkap Arief.

Analis politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menyatakan, keputusan MK harus menjadi pemungkas seteru kedua kubu, Jokowi dan Prabowo. Ke depan, keduanya harus bersatu demi kehidupan bernegara yang lebih baik.  

Hanya, diakuinya, hal tersebut tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Momentum untuk memperbaiki kehidupan sosial bernegara sangat tergantung pada sikap Prabowo-Sandiaga.

"Jika Prabowo-Sandiaga menerima, maka proses rekonsiliasi untuk perbaikan sosial dan bernegara akan bisa langsung dimulai," ujarnya kepada Liputan6.com, Kamis (27/6/2019).

Tak hanya itu, menurut dia, suasana akan semakin adem jika mereka mengucapkan selamat kepada Jokowi-Ma'ruf Amin dan mengajak seluruh pendukungnya untuk mendukung pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan.

"Jika itu dilakukan, maka Jokowi akan lebih pantas untuk merangkul Prabowo-Sandiaga. Secara simbolik, itu bisa dilakukan melalui kunjungan informal ke rumah Prabowo," ujarnya.

Yang lebih strategis, sambungnya, setelah keputusan MK, Jokowi sampaikan ajakan ke Prabowo untuk bersama-sama memperkuat Indonesia dan menjaga persatuan bangsa.

"Akan lebih elegan jika Jokowi bersikap lebih empatis kepada sebagian warga yang tetap menolak keputusan MK," katanya.

Sementara itu, pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno menyatakan, putusan MK harus menjadi momentum rekonsiliasi kedua kubu yang berseteru selama ini.

"Tak ada pilihan lain. Keduanya harus bikin pidato kenegaraan bahwa pemilu sudah usai saatnya merajut kebersamaan kembali. Membangun bangsa bersama-sama," ujarnya.

"Yang kalah mengucapkan selamat ke yang menang. Yang menang siap mengemban amanah dan berdiri di atas semua golongan," sambungnya.

Adi menyatakan, perbaikan kehidupan sosial dan bernegara hanya akan bisa dilakukan jika ada niat tulus dan ikhlas dari kedua kubu untuk mengakhiri konfrontasi dan persaingan.

"Fondasinya adalah keikhlasan untuk kembali seiring seirama. Sementata power sharing dan lainnya semata bonus politik biasa, bukan yang utama," jelasnya.

Dia menyatakan, bukan tidak mungkin Partai Gerindra sebagai motor utama koalisi pendukung Prabowo-Sandi merapat ke Jokowi.

"Itu perkara lumrah. Problemnya, politik kita jadinya serba lucu, macam dagelan politik. Rakyat terbelah ekstrem sementara elite malah bagi-bagi kekuasaan. Ini akan menjadi kabar buruk bagi oposisi," katanya.

Terpisah, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta semua pihak menghormati yang sudah diputuskan MK. Sebab, kedua pasang capres-cawapres dari awal sudah sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum.

"Semua pihak harus menghormati dan melaksanakan keputusan ini agar tidak terjadi kekisruhan kembali," kata Bamsoet, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Dia juga berharap masyarakat tidak terprovokasi. Serta selalu menjaga suasana kondusif. "Sudah saatnya kita bergandengan tangan merajut kembali rasa kebangsaan kita membangun bangsa ini. Kalau tetap ribut yang dirugikan adalah masyarakat," ungkapnya.

Bamsoet menilai pihak yang aksi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) egois. Sebab, mereka tidak memikirkan masyarakat lainnya yang beraktivitas.

"Artinya mereka memiliki agenda-agenda tertentu yang memang sengaja memancing kekisruhan," ucapnya.