Ombudsman Temukan 2 Masalah Terkait Pelaksanaan PPDB 2019

Selain itu, Kemendikbud dinilai kurang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas penerapan sistem zonasi ini, sehingga beberapa kepala daerah masih melakukan modifikasi sistem zonasi yang menyimpang dari tujuan sistem tersebut.

"Kemendikbud seharusnya tidak hanya tegas menegakkan aturan pada sistem zonasi, tapi juga komunikatif dengan masyarakat, Kemendagri, serta Pemda. Sehingga tujuan yang baik dalam penerapan zonasi itu akan dipahami oleh masyarakat dan Pemda," kata Nanik.

Terkait dengan adanya antrean yang menimbulkan kekisruhan, menurut Nanik, lantaran kesalahpahaman masyarakat yang seolah-olah siapa yang lebih dahulu membawa berkas ke sekolah akan diterima. Ombudsman pun menyesali terjadinya kesalahpahaman tersebut.

"Pendaftaran sekolah seharusnya telah dilakukan dengan sistem daring atau online yang telah diatur sesuai dengan zonasinya. Jadi berkas calon siswa baru dibawa ke sekolah dalam rangka ‎verifikasi data, bukan untuk pendaftaran siapa yang paling duluan," ujar Nanik.

Karena itu, Nanik meminta agar Kemendikbud dan Dinas Pendidikan di Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta pihak sekolah di semua daerah hendaknya lebih gencar memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai PPDB.

"Karena itu Ombudsman mendukung sistem zonasi ini untuk ada pemerataan pendidikan, namun pemerintah perlu segera merealisasikan pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan yang lebih konkret di seluruh Indonesia," kata dia. ‎