PKB: Saat Ini Dibutuhkan Kedewasaan Bersama Bangun Bangsa

20160203- PKB Gelar Refleksi Imlek 2016- Abdul Kadir Karding-Jakarta-Faizal Fanani — Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding (kanan) saat acara Refleksi Imlek 2016 oleh PKB di Jakarta, Rabu (3/2/2016). Karding menyatakan Tahun Monyet Api ini harus menjadi momentum bagi Indonesia memperkuat diri dalam segala aspek. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menilai ada empat langkah yang akan diambil dalam upaya membangun rekonsiliasi pasca-Pemilu 2019.

Pertama, menurut dia, harus dibangun komunikasi, kedua tetapkan siapa saja yang akan diajak koalisi.

Cak Imin Jadi Menko, Ais Shafiyah: Prabowo Beri Amanah Tepat ke Orang yang Tepat
Profil Abdul Kadir Karding, Politikus PKB yang Ditunjuk Prabowo Jadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Profil Muhaimin Iskandar, Menko Pemberdayaan Masyarakat Kabinet Prabowo-Gibran

"Ketiga, syarat apa saja yang harus disampaikan dalam koalisi, keempat semua tergantung Jokowi dan dibicarakan dengan parpol koalisi pendukung, (termasuk PKB)," kata Karding di Jakarta, Jumat 28 Juni 2019.

Dia mengatakan dalam rekonsiliasi itu ada proses komunikasi politik dan implikasinya berupa sharing power yang dimungkinkan terjadi di parlemen maupun dalam kabinet. Namun itu tergantung kesepakatan.

Menurut Karding yang merupakan Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, dalam dunia politik, kalau rekonsiliasi dilaksanakan, power sharing jangan menjadi satu-satunya syarat sehingga melupakan yang lain.

"Yang dibutuhkan adalah rekonsiliasi dalam bentuk substantif, ada kedewasaan bersama yaitu ingin bersama bangun bangsa, setelah pilpres untuk kesejahteraan bersama," katanya seperti dikutip Antara.

Hal itu menurut dia merupakan langkah substantif yaitu tanpa syarat apapun. Namun harus disadari kalau dalam prosesnya ada power sharing, tinggal diatur secara proporsional.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Ketum PKB Muhaimin Iskandar berharap jumlah menterinya dalam kabinet Jokowi tidak dikurangi.

2 dari 2 halaman

Tak Harap Pos Menteri

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku pihaknya tidak berharap posisi menteri apapun dalam periode kedua pemerintahan Jokowi. Menurutnya, PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi bila putuskan Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan hasil penghitungan suara KPU.

"Kita tidak berharap pos manapun. Semua bergantung pada presiden. Beliau pasti akan mengajak bicara, nanti kita tunggu," kata Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Mengenai bocoran nama-nama kabinet baru, pria yang karib disapa Cak Imin ini mengaku hanya menunggu keputusan dari Presiden Jokowi saja. "Kabinet belum, insyaallah akan menjadi sikap presiden. kita tunggu saja karena itu hak prerogatif presiden," ucapnya.

PKB, menurut Cak Imin, tidak akan mengumumkan daftar usulan nama-nama calon menteri dari pihaknya. Ia juga tidak mau berspekulasi mengenai namanya yang disebut masuk bursa nama calon menteri.

"Tidak akan kita umumkan. Nanti jadi kewenangan presiden," ujar dia.

Terkait adanya peluang parpol lain merapat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf, Cak Imin mengaku tak masalah. "Pada dasarnya koalisi pendukung 01 sudah gemuk ya. Jumlahnya besar. Sehingga di DPR tak perlu tambahan lagi. Tapi kalau dalam rekonsiliasi nasional, why not, tak masalah,” ucapnya.

"Bukannya kurang sepakat, tapi koalisi di DPR sudah berlebih, sehingga stabilitas sudah cukup, tapi kalau demi rekonsiliasi ya monggo," imbuh Muhaimin.