Yusril: Tidak Ada Tawaran Jabatan Jadi Menteri Jokowi

PBB Lolos Pemilu 2019 — Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra melambaikan tangan saat penetapan partai peserta Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (6/3). (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menghadiri rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (30/6/2019).

Disinggung soal jabatan menteri Jokowi, Yusril mengaku tidak ada tawaran tersebut yang mendarat kepadanya.

"Enggak. Enggak ada. Saya jadi advokat aja lebih anu. Belum ada pembicaraan apa-apa, jadi saya tetap sebagai advokat," tutur Yusril di Gedung KPU, Jakarta Pusat.

Menurutnya, pekerjaannya sebagai seorang pengacara sudah sangat menyenangkan. Yusril merupakan Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf yang ditugaskan menangani sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

"Kita pertimbangkan lah nanti, baik manfaatnya mudaratnya bagi saya dan bagi kita semua. Jadi prinsipnya itu saya tetap orang hukum, di luar atau pun di dalam pemerintah. Dan saya tetap eksis sebagai lawyer profesional walaupun saya berada di luar pemerintah sebenarnya," kata Yusril menjelaskan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Semua pihak harus menerima dan menghormati putusan MK karena sidang sengketa pilpres berlangsung terbuka, jujur, dan adil bagi semua pihak.

2 dari 2 halaman

Fokus di Bidang Hukum dan HAM

Sidang Sengketa Pilpres — Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) menghadiri sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019). Sidang itu memiliki agenda pembacaan materi gugatan dari pemohon, yaitu paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (Lputan6.com/Johan Tallo)

Kalau pun pada akhirnya dia mendapatkan tawaran sebagai menteri negara, Yusril merasa akan tetap terkonsentrasi pada penanganan hukum dan hak asasi manusia.

"Tapi kalau sekiranya harus masuk ke pemerintahan, tentu kalau saya merasa betul ada hal-hal masalah-masalah konstitusi, masalah hukum, masalah HAM yang memang harus diselesaikan di negara ini," kata Yusril.

"Karena ini berdampak luas pada bidang-bidang lain, terutama penanaman modal bisnis dan investasi yaitu persoalan kepastian hukum di negara ini. Saya kira kalau saya terlibat, dirasakan perlu, mungkin saya fokusnya akan menanggani persoalan-persoalan seperti ini," ucapnya menandaskan.