Langkah PKS Usai Pembubaran Koalisi Adil Makmur

Liputan6.com, Jakarta - Pilpres 2019 telah usai. Parpol koalisi Adil Makmur pendukung Prabowo Subianto juga telah membubarkan barisan.

Beberapa, bahkan sudah mengambil ancang-ancang menentukan pilihan politiknya. Merapat dengan sang pemenang atau menjadi oposisi dan menjadi penyeimbang.

Salah satunya Partai Keadilan Sosial (PKS). Mereka seolah bergeming dan menasbihkan menjadi oposisi.

Dalam sebuah forum diskusi, anggota Fraksi PKS MPR RI Mardani Ali Sera menegaskan, banyak masukan agar PKS konsisten berdiri di barisan oposisi untuk 5 tahun ke depan. Keputusan itu akan diambil pada musyawarah Majelis Syuro.

"Di PKS akan memutuskan melalui mekanisme musyawarah Majelis Syuro. Saya pribadi banyak dapat masukan dari pendukung Prabowo menjadi oposisi," kata Mardani dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk Demokrasi Pancasila, Rekonsiliasi Tak Kenal Istilah Oposisi? di Gedung Nusantara III, Senin (1/7/2019).

Menurut dia, menjadi oposisi bukan berarti sebagai pengacau. Menjadi oposisi juga bagian pekerjaan mulia untuk mengawal demokrasi dan pemerintah. Namun, selain kritis, oposisi ke depan juga harus konstruktif.

"Menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif adalah pekerjaan mulia. Dan pekerjaan menjaga kepentingan publik. Akan sangat sehat bagi demokrasi kita ketika ada pemerintah yang efektif tetapi didukung, dikontrol oleh oposisi yang kritis dan konstruktif," ujar wakil ketua Komisi II DPR RI itu.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Selain itu, Prabowo juga mengakhiri tugas Badan Pemenangan Nasional menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan mereka.

2 dari 2 halaman

Bersama Tokoh Koalisi Indonesia Adil Makmur, Capres Prabowo Sapa Pendukung di Bogor — Wakil Ketua BPN Capres-Cawapres 02, Rachmawati Soekarnoputri saat kampanye terbuka Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto di area Stadion Pakansari Kab Bogor, Jumat (29/3). Kampanye terbuka dihadiri tokoh parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Pakar Hukum Tata Negara, Prof Juanda menambahkan, sikap PKS patut diacungkan jempol. Sebab penting dalam negara demokrasi khususnya Pancasila itu bagaimana kontrol atau pengawasan dari sosial society.

"Ketika kekuatan menumpuk di dalam satu tangan itu namanya tirani dan otoriter absolute akan terjadi. Nah ini yang kita sangat tidak menginginkan dan ini akan terjadi nanti apabila katakanlah rekonsiliasi dalam konteks masuk ke kabinet semua," jelas dia.

Menurut Juanda konsistensi PKS saat ini akan berbuah manis di tahun mendatang.

"Kalau tidak menyebrang ini modal PKS di tahun 2024, karena konsistensi tadi. Saya kira bagus jika kekuatan penyeimbang dalam membangun kritik dan pengawasan," tutur dia.