Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengajak para Ketua DPD PKB se-Indonesia bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pertemuan dilakukan secara tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Berdasarkan pantauan, Cak Imin, panggilan Muhaimin Iskandar tiba di Istana Jakarta sekitar pukul 14.20 WIB. Tampak dalam rombongan antara lain, Sekjen PKB sekaligus Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri serta Politikus PKB yang juga Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
Baca Juga
Cak Imin membantah kedatangannya dengan para Ketua DPD PKB tersebut untuk membahas soal jatah menteri di kabinet Jokowi periode selanjutnya. Menurut dia, soal kabinet akan dibicarakan di forum yang berbeda.
Advertisement
"Kabinet kalau seramai ini enggak mungkin. Kabinet pasti empat mata sama saya, kalau seramai ini enggak mungkin dibahas," kata Cak Imin sebelum bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Wakil Ketua MPR itu menjelaskan maksud kedatangannya hanya untuk mengucapkan selamat kepada Jokowi yang telah ditetapkan sebagai presiden terpilih. Dalam pertemuan nanti, dia mengaku akan mengangkat isu soal pemerataan pendidikan.
"Salah satunya adalah kita akan berharap agar pendidikan yang sudah bermutu tidak lagi disubsidi APBN, dioper kepada pendidikan yang belum bermutu," jelas Muhaimin.
Â
Airlangga Boyong DPD
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangg Hartarto juga mengajak 34 Ketua DPD tingkat I Partai Golkar bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Senin 1 Juli 2019. Airlangga mengatakan Jokowi meminta agar kepemimpinan Partai Golkar diperkuat.
"Terkait dengan kepemimpinan, ya tentu beliau mengharapkan agar kepemimpinan partai Golkar ke depan diperkuat," ujar Airlangga usai bertemu Jokowi.
Menurut dia, Jokowi mengapresiasi capaian Partai Golkar yang lolos ambang batas parlemen dan meraih 85 kursi di DPR. Oleh sebab itu, Jokowi ingin konsolidasi dan soliditas Partai Golkar dalam mengawal pemerintah lima tahun ke depan.
Advertisement