Jokowi-Ma'ruf Segera Susun Kabinet 2019-2024

KPU Tetapkan Jokowi-Ma’ruf Amin Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih — Pasangan Presiden dan Wapres terpilih, Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin berbincang pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Bogor - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani menyebut presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo - Ma'ruf Amin segera menyusun kabinet periode 2019-2024, setelah bertemu dengan tim hukum, TKN, dan pimpinan Partai Politik (Parpol).

"Pak Jokowi tidak menutup kemungkinan segera, setelah tadi malam pertemuan dengan tim hukum, dengan TKN dan TKD, kemudian akan disusul dengan pimpinan partai politik," ujar Arsul seperti dikutip dari Antara, Rabu (3/7/2019).

Ketua MPR RI: Terima Kasih Joko Widodo-Ma’ruf Amin

Meski begitu, menurutnya hingga kini waktu penentuan anggota kabinet Jokowi di periode kedua belum ditentukan, mengingat padatnya agenda Jokowi sebagai Presiden.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, meski TKN tidak memiliki porsi dalam menentukan anggota kabinet Jokowi pada periode 2019-2024, tapi menurutnya tidak diharamkan jika TKN mengusulkan nama untuk dijadikan anggota kabinet Jokowi.

"Tentu di antara TKN dan bahkan TKD tidak menutup kemungkinan diminta Pak Jokowi-Ma'ruf Amin untuk membantu dalam pemerintahanya, apakah posisi di kabinet atau di posisi lain itu tentu hak prerogatif beliau," tuturnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Berbeda dengan Ketum PKB, Ketum Golkar menyatakan partainya belum memikirkan jatah menteri di Kabinet Presiden Jokowi jika Jokowi-Ma'ruf memenangkan Pilpres 2019.

2 dari 2 halaman

Tugas TKN Selesai

Asrul mengatakan bahwa tugas TKN dan TKD Jokowi - Ma'ruf sudah selesai sampai KPU RI menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih. Tapi, menurutnya TKN dan TKD yang juga ada dalam Koalisi Indonesia Kerja, akan terus mengawal pemerintahan Jokowi, bahkan sampai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kalau dari sisi tugas sudah selesai semua. Kalau koalisi Indonesia Kerja tetap ada, yang terdiri dari sembilan partai dan belakangan PBB masuk. Tetap akan mengawal Pemerintahan Pak Jokowi sampai Pemilu yang akan datang," kata Asrul.