Tim Asistensi Hukum Rapat Bersama Wiranto, Apa Saja yang Dibahas?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memimpin rapat dengan tim asistensi hukum.

"Memang ada persoalan persoalan penegakan hukum yang belum tuntas, masih berjalan, yang mana masih tetap berjalan. Ada hal hal yang tadi disampaikan, misalnya ada beberapa tersangka yang ditangguhkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Jadi intinya dalam konteks ini tidak ada tebang pilih," ucap Sekretaris tim asistensi Kemenko Polhukam, Adi Warman di kantornya, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Dia menuturkan, pertemuan tersebut rutin dilakukan. Namun, pasca Lebaran, pertemuan baru kembali bisa terlaksana.

"Hanya bicara hal hal yang normatif, tidak ada kejutan-kejutan dan lain sebagainya. Kita evaluasi tentang proses penegakan hukum, yang mana yang harus terus, dalam arti tidak boleh terganggu, harus terus berjalan," ungkap Adi.

Dia menepis rapat hari ini karena ada purnawirawan TNI diduga terlibat dalam aksi 21-22 Mei lalu. Menurutnya, rapat hanya membahas secara umum. 

"Ini tidak ada kaitan-kaitan, tadi tidak ada membahas tentang substansi ya. Ini kita evaluasi secara makro, jadi tidak masuk pada teknis. Bagaimana persoalan persoalan hukum ke depan, bagaimana hukum itu tidak tebang pilih, bagaimana hukum itu tidak jadi alat politik. Hanya tataran seperti itu," klaim Adi.

Karenanya, dalam rapat tim asistensi hukum tidak bahas kasus per kasus. Bahkan tak ada arahan khusus dari Wiranto.

"Pak Menteri Polhukam tidak memberikan instruksi khusus, tapi mengharapkan tim ini sampai akhir jabatannya memberikan masukan yang bermanfaat buat bangsa dan negara. Itu kan dalam sekali ya. Tim ini sampai Oktober bisa memberikan manfaat bagi bangsa dan negara," kata Adi.

Saat ditegaskan, apakah tim asistensi hukum akan bubar pada Oktober, Adi menjawab singkat. "Nanti kita lihat ya."

Saksikan video pilihan di bawah ini: