Menanti Babak Baru Seleksi Capim KPK

Pansel Bahas Kinerja dan Kendala Bersama Pimpinan KPK — Ketua Pansel Calon Pimpinan KPK Yenti Ganarsih (empat kiri) bersama anggota lainnya dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (tengah) foto bersama usai menggelar pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/06/2019). (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Langkah kaki hakim Binsar Gultom cepat saat memasuki Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Jakarta, Kamis 4 Juli 2019. Dia bermaksud mendaftar dalam seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK).

Saat itu, jam menunjukkan pukul 16.20 WIB. Padahal, pendaftaran seleksi capim KPK telah ditutup pukul 16.00 WIB.

Ahmad Sahroni: Kelanjutan Seleksi Capim KPK Tunggu Sikap Pemerintah

Tak lama kemudian, Binsar Gultom pun turun dari lantai dua tempat pendaftaran capim KPK. Kepada awak media, ingin mencoba peruntungan menjadi komisioner KPK.

"Hakim karier kan jarang masuk, jadi kita coba hakim karier bisa masuk enggak. Untuk menetapkan pelaku tidak semudah, harus dari penyidik, penuntut, penasihat hukum. Kalau dia ada di KPK, menarik," kata Binsar Gultom.

Hakim perkara Jessica Wongso --yang divonis bersalah membunuh Mirna dengan kopi sianida-- merupakan satu dari 348 orang yang mendaftar seleksi capim KPK.

Jumlah itu pun belum final, lantaran panitia seleksi masih menunggu pendaftaran melalui surat elektronik (email) hingga pukul 00.00 WIB ini.

"Saat ini sambil menunggu email yang pukul 24.00 WIB malam nanti, sudah 348 orang (pendaftar). Dan kami putuskan tidak diperpanjang," kata Ketua Pansel Yenti Ganarsih di Kantor Kemensetneg Jakarta, Kamis 4 Juli 2019.

Pansel memberikan kelonggaran waktu bagi pendaftar online karena banyak berkas yang harus di-scan dan dilampirkan.

"Jadi memang kami tutup pendaftaran yang dokumen fisik, yang datang sendiri pukul 16.00 WIB. Setelah itu kami perlu waktu untuk melihat kecukupan para pendaftar," ucap dia.

Anggota Pansel Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan, dari total 348 pendaftar, tiga di antaranya adalah Komisoner KPK periode 2015-2019.

"Komisioner KPK 3 orang. Dari pegawai KPK ada 13 orang. Kami belum boleh me-review (nama). Jumlahnya saja boleh. Dari Polri, ada dua kelompok yang aktif dan pensiuanan. Nah yang pensiun belum kami hitung. Yang aktif ada 9 orang," jelasnya.

Salah satu Komisioner KPK yang mendaftar adalah Laode M Syarif. Dia mengaku, mendaftar di akhir-akhir penutupan pendaftaran.

"Akhirnya daftar last minute," ujar dia kepada Liputan6.com, Jakarta, Kamis 4 Juli 2019.

Dia memutuskan, kembali bertarung dalam menduduki jabatan pimpinan di Gedung Merah Putih lantaran ingin menyempurnakan hal yang belum tercapai selama empat tahun ini.

"Melanjutkan yang telah baik di KPK dan menyempurnakan yang belum tercapai dalam 4 tahun terakhir ini," kata dia.

Sementara dari unsur kepolisian, ada 9 perwira tinggi Polri yang ikut seleksi. Selain itu, ada 5 jaksa, 8 hakim, 53 advokat, kemudian dosen, wakil bupati, PNS, auditor, lembaga keuangan, hingga swasta yang juga mendaftarkan diri untuk menjadi capim KPK. Harkristuti memprediksi, jumlah tersebut akan terus bertambah lantaran pendaftaran via email masih dibuka.

"Sudah 348 itu, ditambah lagi yang email-emailnya belum masuk," tutur dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sembilan perwira tinggi (Pati) Polri mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nama-nama mereka kini sudah muncul. Namun sebelum diserahkan ke panitia seleksi akan dilakukan seleksi internal.

2 dari 3 halaman

Seleksi Gandeng BNPT dan BNN

KPK Rilis Indeks Penilaian Integritas 2017 — Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). Pemprov Papua merupakan daerah yang memiliki risiko korupsi tertinggi dengan. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 melaporkan kepada Presiden Jokowi mengenai rencana melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menelusuri rekam jejak calon.

Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada pansel calon pimpinan KPK untuk melibatkan lembaga-lembaga tertentu asalkan sesuai dengan kebutuhan KPK.

"Kita sampaikan menambahkan tracking yaitu yang standar polisi, jaksa, KPK, BIN standar, PPATK. Kita tambahkan BNPT dan BNN. Beliau (Jokowi) sesuai komitmennya terserah pansel sepanjang mengikuti aturan-aturan yang ada, mengikuti kebutuhan yang mendesak di Indonesia," ujar Ketua pansel calon pimpinan KPK, Yenti Ganarsih saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Yenti menjelaskan, alasan akan menggandeng BNPT dan BNN dalam menelusuri rekam jejak calon pimpinan KPK. BNPT perlu diikutsertakan guna menghindari calon pimpinan KPK yang terpapar radikalisme. Demikian dengan pelibatan BNN, diharapkan nantinya calon pimpinan KPK bukan pengguna narkoba atau terlibat sindikat narkotika.

"Kita sampaikan BNN bukan saja calon itu pengguna narkoba tapi lebih dari itu. Catatan-catatan yang bersangkutan terlibat sindikat-sindikat narkotika ini penting karena di beberapa negara hal ini sangat mungkin. Orang yang terpilih orang yang mem-backing-nya kartel-kartel narkoba," ucapnya.

Anggota pansel calon pimpinan KPK, Hamdi Moeloek menambahkan, nantinya BNPT akan menelusuri rekam jejak seluruh calon pimpinan KPK. Tidak ada pembedaan perlakuan terhadap peserta calon pimpinan KPK.

"Kita minta bantuan BNPT untuk melakukan tracking, dari semua calon yang masuk kita perlakukan sama. Tolong semua ditracking apakah ada indikasi terpapar ideologi radikal," kata Hamdi.

Dia melanjutkan, melihat perkembangan terkini baik di tingkat nasional maupun internasional radikalisme bisa menyasar siapa saja. Bahkan lembaga pendidikan sampai lembaga pemerintah bisa terpapar radikalisme. Oleh karena itu, pansel perlu berhati-hati dalam menyaring calon-calon pimpinan KPK.

"Itu menjadi kewaspadaan. Saya kira kita punya komitmen yang jelas pansel bebas dari kemungkinan terpapar ideologi radikal. Hari ini kita ekstra hati-hati," pungkas dia.

3 dari 3 halaman

Pesan Wapres Jusuf Kalla

20170419-Wapres JK Nyoblos Pilkada Jakarta di TPS 03-Herman — Wapres Jusuf Kalla (JK) mendatangi TPS 03 Kelurahan Pulo, Jakarta Selatan, Rabu (19/4). Ditemani istri, Mufidah Kalla dan sang cucu, JK memberikan suaranya pada Pilkada DKI putaran kedua di TPS bernuansa Betawi tersebut. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun berharap, Pansel KPK bisa memilih capim yang memiliki rekam jejak bersih dan memiliki keberanian.

"Yang pertama bersih dan mempunyai keberanian, pengetahuan tentang hukum, tentang masalah kenegaraan," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Kamis (4/7/2019).

JK juga mengimbau, untuk komisioner KPK yang terpilih nanti agar tidak gegabah bertindak. "Jangan orang yang asal ambil, tangkap, tentu juga harus dilihat efek-efeknya," ujar JK.

Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berharap, pimpinan KPK jilid V, terpilih dari mereka yang tak memiliki kepentingan. WP berharap pengganti Agus Rahardjo Cs berani mengungkap kasus-kasus besar.

"Pegawai KPK akan melakukan konsolidasi untuk membahas kriteria pimpinan KPK yang benar-benar berani memberantas korupsi, menangkapi koruptor dan mengungkap kasus-kasus besar," ujar Ketua WP Yudi Purnomo, Rabu (12/6/2019).

Yudi berharap, Pansel Capim KPK jilid V berjalan dengan transparan dan terbuka dalam memilih calon pimpinan yang berkualitas meski komposisi pansel sempat mendapat kritik dari beberapa pihak.

"Namun sekali lagi, kinerja pansel baru akan terbukti jika nama-nama calon pimpinan KPK yang akan diserahkan kepada presiden benar-benar merupakan tokoh yang independen, antikorupsi serta bersih dari perbuatan tercela," kata Yudi.