Sahroni DPR: Asing Tak Boleh Intervensi Kedaulatan Hukum Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan sistem penegakan hukum di Indonesia tidak boleh diintervensi oleh kepentingan pihak manapun, terlebih pihak asing.

Sebagaimana laporan Global Witness yang berisi dugaan pengalihan keuntungan perusahaan ke luar negeri yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk yang hingga kini belum terbukti dan terverifikasi kebenarannya oleh otoritas terkait, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.

"Negara kita adalah negara yang berdaulat dan menjadikan hukum sebagai panglima tertingginya. Jadi tidak ada satu pihak atau kepentingan apapun, terutama kepentingan asing yang dapat mengontrol atau mengintervensi apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum kita," kata Sahroni, Kamis 4 Juli 2019.

Sahroni menggambarkan bahwa berdasarkan pengakuan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara The 10th Anniversary of Adaro IPO di Ritz Carlton beberapa waktu lalu. Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengungkapkan kesediaannya datang ke acara yang dihelat CEO Adaro Energy, Boy Thohir, lantaran PT Adaro Indonesia menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia.

Sebagaimana diberitakan, Global Witness dalam laporannya menyebut Adaro memindahkan laba ke jaringan perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International dengan tujuan menghindari kewajiban membayar pajak yang telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017.

Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia. Laporan itu menyebutkan pemasukan pajak RI berkurang hampir US$ 14 juta setiap tahunnya.

Menanggapi itu, President Director/CEO Adaro Energy, Garibaldi Thohir menyanggah laporan tersebut. Ia menegaskan bahwa Ditjen Pajak adalah otoritas yang paling mengetahui benar tidaknya laporan Global Witness tersebut.

"Yang bisa menentukan apakah kita melakukan hal tersebut adalah Dirjen Pajak. Negara kita tidak boleh dijajah oleh bangsa lain dan dengan opini-opini institusi lain, karena yang paling tahu adalah otoritas pajak Indonesia," kata Garibaldi.

Ia menegaskan Adaro sebagai perusahaan publik menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan senantiasa patuh terhadap aturan yang berlaku, termasuk aturan perpajakan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: