Pengacara Baiq Nuril Tegaskan Tak Akan Minta Grasi ke Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Pengacara Baiq Nuril Maknun, Joko Jumadi menegaskan, pihaknya tidak akan meminta grasi kepada Presiden Joko Widodo terkait putusan pidana yang menyatakan kliennya terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sebab, menurut dia, meminta grasi ke presiden sama artinya dengan mengakui bahwa Baiq Nuril bersalah. Sementara dirinya yakin, Baiq Nuril tidak bersalah.

"Kita tidak ingin orang yang menurut kami merasa benar malah seolah-olah bersalah meminta grasi," kata Joko seperti dilansir Antara, Sabtu (6/7/2019).

Dia juga menilai bahwa grasi yang merupakan hak presiden memberikan pengurangan hukuman tidak bisa diterima Baiq Nuril. Mengingat, ancaman hukuman dalam putusan kasasinya di Mahkamah Agung di bawah dua tahun, tepatnya enam bulan penjara.

Apalagi Baiq Nuril sudah menjalani separuh masa hukuman pidana penjaranya yakni dua bulan, ketika proses hukumnya sedang berjalan.

"Jadi saat ini Baiq Nuril tinggal menjalani sisa masa hukumannya," kata Joko.

Namun, jika Presiden Jokowi mau menggunakan hak yudikatifnya, yakni memberikan amnesti kepada Baiq Nuril, Joko bersama tim pengacaranya akan sangat berterima kasih.

"Mudah-mudahan saja ada kebijakan itu (amnesti)," ucapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: